Status Perdana Menteri Buntu, Irak Terancam Krisis Baru

Mahkamah Agung Irak menyebutkan Nuri al-Maliki yang partainya mendapat kursi terbanyak di parlemen, bisa terus menjabat, dan Presiden Fuad Masum harus taat pada konstitusi untuk meminta Al-Maliki membentuk pemerintahan.

Al-Maliki memperkarakan Presiden Fuad Masum ke Mahkamah Agung, karena dianggap sengaja melampaui tenggat waktu penunjukan perdana menteri demi tujuan politik. Sebelumnya Al-Maliki mengecam presiden yang tidak turut tangan tatkala parlemen tak mau menetapkan dirinya sebagai perdana menteri.

Nuri al Maliki mendapat tekanan untuk mundur, terkait meningkatnya gerakan militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di utara. Para pengecamnya menyebut, Al-Maliki turut memicu krisis itu dengan kebijakan-kebijakannya yang sektarian. Kaum Suni, Kurdi, bahkan sesama Syiah, mendesaknya mundur.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyerukan PM Al-Maliki untuk tidak meningkatkan ketegangan, dan memperingatkan semua pihak agar tidak menggunakan kekerasan.

Sebelumnya, AS mendesak Irak untuk membentuk pemerintah yang inklusif, dan mendukung posisi Presiden Fuad Masum. Dalam pemilu April lalu, blok Syiah pimpinan Nouri al-Maliki mendapat kursi terbanyak, namun parlemen tak mencapai kesepakatan untuk menetapkannya lagi sebagai perdana menteri.

Tentara dan milisi Syiah pro Al-Maliki bersiaga di jalanan Baghdad Minggu malam untuk unjuk kekuatan, namun tidak dilaporkan terjadinya insiden. Sementara di Irak utara dilaporkan ISIS berhasil merebut kota Jalawla, sesudah pertempuran beberapa pekan dengan para pejuang Kurdi.

Pada Minggu, tentara Kurdi menyatakan telah merebut kembali kota Gwer dan Makhmur di provinsi Nineveh dari tangan ISIS, dengan dukungan serangan udara AS.

AS sudah melancarkan empat rangkaian serangan udara untuk menggempur militan di dekat Irbil, ibukota kawasan Kurdistan Irak. Para pemimpin Kurdi sebelumnya meminta bantuan pada masyarakat internasional.