Mantan Presiden Perancis Usulkan Penghapusan Visa Schengen

PARIS, KOMPAS.com - Mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyarankan penghapusan satu visa untuk masuk seluruh wilayah Eropa yang dikenal dengan nama Schengen. Dia lalu mengusulkan pembentukan blok ekonomi Franco-Jerman di jantung zona euro.

Pernyataan Sarkozy dimuat dalam tulisan opini yang dimuat di majalah Le Point yang terbit pada Kamis (22/5/2014). Perancis sedang bersiap memilih untuk pemilu Uni Eropa yang akan digelar pada Minggu (25/5/2014).

"Schengen saya harus segera dihentikan dan diganti dengan Schengen II yang mensyaratkan anggota yang menjadi anggota (sistem visa itu) harus menyetujui sistem keimigrasian yang sama," tulis Sarkozy.

Menurut Sarkozy, kebijakan imigrasi Eropa telah gagal. Karenanya, tulis dia, kebutuhan mengganti Schengen menjadi jelas.

"Eropa tidak dimaksudkan untuk mengatur masalah dumping sosial dan migrasi yang nyaris sistematis dengan mengorbankan Perancis," tegas Sarkozy.

Schengen mencakup 26 negara-negara di Benua Eropa yang dengan satu dokumen ini menghapuskan paspor atau instrumen lain sebagai pengontrol perbatasan di antara sesama mereka. Keberadaan Schengen mendorong pergerakan bebas, baik orang maupun barang.

Negara-negara non-Uni Eropa seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss, masuk dalam cakupan Schengen meskipun bukan anggota Uni Eropa. Sebaliknya, negara-negara Uni Eropa seperti Inggris, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Irlandia, dan Rumania tak masuk cakupan Schengen.

Menurut Sarkozy, tanpa perbaikan cepat pada tahun-tahun mendatang, sistem sosial Perancis bisa berantakan. Dia menyerutkan pula setengah kewenangan Uni Eripa dikembalikan ke pemerintah masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Sarkozy  berpendapat Uni Eropa harus melindungi warganya dari ideologi menyimpang, termasuk dari pemerintah maupun kubu mayoritas. "Jika Uni Eropa bubar, maka kebencian dan konflik kepentingan (yang sudah berumur) berabad-abad akan muncul kembali dengan lebih keras."

"Kita harus memperbaiki ekses (kehadiran Uni Eropa) tetapi sebagai sebuah proyek itu harus dipertahankan," lanjut Sarkozy. Sebuah blok ekonomi Franco-Jerman yang besar, koheren, dan stabil, menurut dia akan memungkinkan Perancis membela kepentingan menghadapi persaingan dengan Jerman dan menekan kerugian fiskal maupun sosial.

"Ini akan memungkinkan kami mengambil alih kepemimpinan atas 18 negara yang membentuk kesatuan moneter kita," imbuh Sarkozy. Para staf Sarkozy mengatakan tulisan di Le Point ini juga akan diterbitkan di surat kabar Welt Die di Jerman.