Hongkong Tangkap 64 Penyelundup Susu Formula Bayi

Dalam operasi pencegahan penyelundupan susu formula bayi yang digelar sejak Kamis (2/1/2014) itu selain menahan 64 tersangka, aparat Hongkong juga menyita lebih dari 400 kilogram susu formula bayi.

Pemerintah Hongkong melarang setiap orang membawa lebih dari 1,8 kilogram susu formula bayi keluar wilayah bekas jajahan Inggris tersebut sejak Maret lalu, ketika warga China membeli susu formula bayi di Hongkong secara besar-besaran.

Warga China daratan kini tak percaya lagi dengan susu formula bayi produksi dalam negeri setelah skandal melamin pada 2008 yang menewaskan enam bayi dan mengakibatkan 300.000 bayi lainnya.

Di saat perayaan tahun baru China kurang dari sebulan, aktivitas penyelundupan susu formula meningkat tajam, membuat pemerintah Hongkong harus melakukan tindakan tegas.

"Kami menahan 29 pria dan 35 perempuan berusia antara 19 hingga 81 tahun. Kami juga menyita 450 kilogram susu formula bayi," kata kepala komando feri dan kereta api Bea dan Cukai Hongkong, Louise Ho.

Untuk setiap orang yang tertangkap menyelundupkan susu formula bayi terancam hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda 64.282 dollar AS.

Ho menambahkan, setiap tersangka yang ditangkap rata-rata mencoba menyelundupkan 20 kilogram susu formula bayi.  "Mereka harus membayar 21 dollar AS untuk membeli tujuh kaleng susu formula bayi," ujar Ho.

Penyelundupan biasanya meningkat saat tengah hari bertepatan dengan pergantian petugas imigrasi serta bea dan cukai. Cara lain yang dilakukan adalah para penyelundup akan melewati pintu perbatasan beberapa saat sebelum ditutup untuk mengurangi kemungkinan pemeriksaan ketat.

"Mereka menyembunyikan susu formula di tas ransel, tas tangan, atau troli. Mereka bahkan menggunakan koper untuk menyimpan lebih banyak susu formula," papar Ho.

Bulan lalu, pengadilan Hongkong untuk pertama kalinya mengirim seorang perempuan ke penjara karena menyelundupkan susu formula bayi.

Meski Hongkong telah dikembalikan Inggris ke China pada 1997, tetapi kota itu mendapatkan status semi-otonomi dengan hukum dan aturan keimigrasian sendiri demi mempromosikan diri sebagai pelabuhan bebas.