China Kecewa dengan Pernyataan G-7 soal Demiliterisasi Laut Sengketa

BEIJING, KOMPAS.com – China "sangat tidak puas" dengan penyebutan isu-isu Laut China Selatan dan Laut China Timur dalam pernyataan Kelompok Tujuh (G-7).

Para sekutu G-7 harus berhenti mengeluarkan pernyataan tidak bertanggung jawab, demikian juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, seperti dirilis Reuters, Minggu (28/5/2017).

Menurut Lu Kang, China sangat ingin menyelesaikan perselisihan dengan negara yang terlibat dalam dua isu itu secara benar, terutama melalui perundingan dengan tetap menjaga perdamaian dan ketenangan di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Baca: Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara

Lu Kang berharap G-7 dan negara lain menahan diri, menghormati sepenuhnya upaya negara di kawasan untuk menangani perselisihan, dan berhenti membuat pernyataan tidak bertanggung jawab.

Pada Sabtu, pemimpin G-7 mengatakan prihatin dengan keadaan di Laut China Selatan dan China Timur. Mereka juga menyerukan demiliterisasi "kawasan sengketa".

China berselisih dengan Jepang atas sekelompok pulau tidak berpenghuni di Laut China Timur.

Brunei, Malaysia, Filipina,  Vietnam (empat negara anggota ASEAN), dan Taiwan, juga terlibat sengketa dengan China.

Washington telah mengkritik pembangunan pulau buatan dan perluasan pulau karang oleh China untuk dijadikan fasilitas militer di Laut China Selatan.

AMTI CSIS Perbandingan landasan pacu di Laut China Selatan

Baca: Pangkalan Militer China di Laut China Selatan Siap Digunakan

Pada awal pekan ini, sebuah kapal perang Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat (AS) melakukan apa yang disebut sebagai latihan kebebasan navigasi di dekat Mischief Reef yang terletak dalam kawasan sengketa Kepulauan Spratly.

Keputusan itu, yang pertama di bawah pemerintahan Trump, memicu sebuah respons marah dari Beijing. G-7 terdiri atas AS, Perancis, Kanada, Jerman, Inggris, Italia, dan Jepang.

China dan negara Asia Tenggara telah menyetujui kerangka kerja untuk kode etik di Laut China Selatan guna meningkatkan upaya mengurangi ketegangan di jalur laut bersengketa tersebut.

China dan ASEAN mengharapkan kerangka kerja tersebut disetujui pada tahun ini, setelah 15 tahun rancangan tersebut dibuat.

Baca: Indonesia dan Singapura Berkomitmen Redakan Konflik Laut China Selatan