Turki Berencana Hapus Jabatan Perdana Menteri dari Sistem Pemerintahan

ISTANBUL, KOMPAS.com - Turki dikabarkan akan menghapus jabatan perdana menteri dalam perubahan bersejarah menuju sistem presidensial yag diusulkan pemerintah.

Menteri Kehutanan dan Pengairan Veysel Eroglu mengatakan, dalam sistem baru nanti akan ditempatkan satu atau dua wakil presiden di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Secara umum nantinya hanya ada seorang presiden yang dibantu seorang wakil presiden, seperti di AS, atau kami akan memiliki lebih dari satu wakil presiden," kata Eroglu.

Eroglu menambahkan, meski cetak biru perubahan sistem pemerintahan ini belum muncul tetapi hampir pasti bahwa para menteri kabinet tidak akan merangkap sebagai anggota parlemen.

"Apa yang sedang dipikirkan adalah sebuah sistem di mana legislatif dan eksekutif berjalan terpisah," tambah dia.

Eroglu melanjutkan, presiden merupakan kader partai politik sehingga di sistem baru Erdogan bisa "memulihkan" hubungan dengan Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP).

Dalam sistem lama, kaitan antara Erdogan dan partai politik pendukungnya harus diputus sebelum dia menjadi presiden.

Erdogan, yang terpilih menjadi presiden pada 2014 setelah lebih dari satu dekade menjadi perdana menteri, tengah berupaya membentuk sistem presidensial yang kuat seperti AS atau Perancis.

Namun, untuk mengubah sistem pemerintahan, Erdogan harus menggelar referendum. Dan referendum harus didukung 330 suara dari 550 anggota parlemen.

Eroglu memperkirakan, referendum akan digelar tahun depan dengan dukungan suara dari kubu oposisi Partai Gerakan Nasionalis (MHP).

Rencana perubahan sistem pemerintahan ini langsung menuai kecaman para rival politik Erdogan yang menuding rencana ini akan membawa Turki menjadi negara yang dikuasai satu orang.

Sebelum Erdogan menjadi kepala negara, perdana menteri dianggap sebagai orang nomor satu di Turki. Namun kini, PM Binali Yildirim jelas terlihat bahwa dia berada di bawah perintah Erdogan.

Sebenarnya Erdogan sudah banyak dikecam para sekutu Baratnya karena terus memberantas lawan-lawan politiknya usai kudeta militer yang gagal pada Juli lalu.