Setelah Bersitegang, Jerman-Turki Rajut Lagi Hubungan Baik

HANGZHOU, KOMPAS.com - Kanselir Jerman Angela Merkel telah bertemu Presiden Turki  Recep Tayyip Erdogan untuk memulihkan lagi hubungan kedua negara itu.

Hubungan Jerman dan Uni Eropa dengan Turki menjadi tidak mulus setelah kudeta gagal pada 15 Juli di Turki, yang menewaskan hampir 300 orang, seperti dilaporkan Associated Press.

Pertemuan Merkel dan Erdogan, seperti dilaporkan Reuters pada Senin (5/9/2016),  merupakan yang pertama sejak kudeta terhadap pemerintahkan Erdogan tidak berjalan mulus dan gagal.

Jerman dan UE mengeritik langkah Erdogan yang otoriter dan tindakan kerasnya dalam menangani kasus kudeta gagal itu.

"Merkel dan Erdogan membahas hubungan Jerman dengan Turki, penerapan kesepakatan migran UE-Turki, juga perang saudara di Suriah," kata juru bicara tersebut.

"Pembicaraan itu cukup membangun," tambahnya sebagaimana dilaporkan Reuters.

Juru bicara pemerintah jerman tidak menjelaskan apakah kedua pimpinan membahas penolakan Turki atas kunjungan anggota dewan Jerman ke pangkalan Angkatan Udara Incirlik untuk menemui pasukan negaranya.

Turki melarang kunjungan ke dekat perbatasan Suriah, khususnya sejak parlemen Jerman mengesahkan resolusi Juni.

Jerman dan UE mengatakan, pasukan Ottoman telah melakukan genosida pada rakyat Armenia pada 1915.

Meski demikian, anggota dewan Jerman berharap isu itu dapat diselesaikan pekan ini.

Turki menerima fakta banyak rakyat Armenia tewas, tetapi tak sepakat jumlahnya mencapai 1,5 juta jiwa.

Pihak itu juga menyangkal pembunuhan telah direncanakan.

Menlu Jerman Frank Walter Steinmeier depan para wartawan di Bratislava, telah mengatakan, Turki dan UE tampaknya akan memasuki "fase baru untuk saling bekerja sama".

Steinmeier berupaya meredakan tensi terkait kunjungan anggota dewan ke pangkalan militer dengan mengatakan, resolusi genosida tak mengikat secara hukum.

Menlu Jerman juga menyadari, Turki mungkin menganggap Jerman kurang berempati terhadap insiden kudeta gagal. Ia juga menilai, Ankara kerap menganggap kritik dari UE sebagai tindakan perlawanan