Di Swedia, Anggota DPR Tak Dapat Tunjangan dan Digaji Rendah

STOCKHOLM, KOMPAS.com - Gaji tinggi dan fasilitas mewah menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang ingin menjadi anggota DPR atau parlemen.

Namun, tidak demikian halnya dengan Swedia. Di negara ini para anggota DPR hidup amat bersahaja.

"Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan," ujar Per-Arne Hakansson, anggota parlemen Swedia dari Partai Sosial Demokrat.

"Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi," kata Hakansson.

Baca juga: Terancam Ditangkap, Anggota Parlemen Oposisi Venezuela Berlindung di Kedubes Asing

"Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," imbuhnya.

Semua anggota DPR Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil.

Parlemen hanya punya tiga mobil dinas berjenis Volvo S80.  Ketiga mobil ini hanya diperuntukkan bagi ketua dan tiga wakilnya serta hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen.

Untuk urusan mobilitas, anggota DPR boleh menggunakan trasportasi umum secara cuma-cuma. Mengapa tak ada mobil untuk anggota DPR?

"Kami bukan perusahaan taksi," kata pejabat parlemen, Rene Poedtke.

Ia menjelaskan tiga mobil dinas milik parlemen tak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah.

Satu-satunya pejabat tinggi negara yang punya mobil dinas adalah Perdana Menteri Stefan Lofven.

Anggota DPR Swedia menerima gaji sekitar 6.900 dollar AS atau sekitar Rp98 juta per bulan, setengah dari anggota Kongres Amerika Serikat yang menerima gaji 14.000 dollar AS sebulan.

Gaji rata-rata warga Swedia adalah 2.800 dollar AS atau sekitar Rp 40 juta per bulan.

Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan di luar ibu kota Stockholm boleh mengklaim semacam tunjangan harian yang besarannya sekitar 12 dollar AS atau setara dengan Rp 171.000.

Di Stockholm, uang itu hanya bisa dipakai untuk membeli makanan sederhana.

Baca juga: Ngantor Naik Sepeda dan Skuter, Anggota Parlemen Lebanon Jadi Perhatian