Bagaimana Media Internasional Memandang MRT Jakarta?

Keberanian Jokowi

Sementara, harian South China Morning Post menyoroti keberanian Presiden Joko Widodo untuk memulai proyek yang sebenarnya sudah direncanakan sejak 26 tahun lalu.

"Saat saya menjadi gubernur, saya mendapat laporan pembangunan MRT terbengkalai 26 tahun. Presentasi mereka soal proyek ini hanya seputar keuntungan dan kerugian saja," kata Jokowi.

Jika MRT tetap dibangun maka pemerintah DKI Jakarta harus memberi subsidi Rp 3 triliun setiap tahun.

Baca juga: Target Penumpang MRT Baru Akan Terealisasi di Tahun Keempat Operasi

"Saya kira angka itu tidak sebanding dengan kerugian negara Rp 65 triliun setiap tahun akibat kemacetan lalu lintas," tambah Jokowi.

Untuk mendanai proyek ini, Indonesia mendapat pinjaman lunak dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA).

Nantinya, pemerintah DKI Jakarta akan membayar 51 persen pinjaman dan sisanya dibayar pemerintah pusat.

JICA juga mendanai pembangunan fase kedua MRT yang bernilai Rp 25 triliun dan dijadwalkan beroperasi pada 2024.

Jakarta berencana membangun lima koridor MRT dengan total jarak 300 kilometer termasuk jalur lingkar luar dan dalam yang akan menghubungkan Jakarta dan kota satelitnya pada 2030.

Keuntungan politik

Harian South China Morning Post juga menyoroti suksesnya pembangunan MRT terkait kampanye Joko Widodo untuk pemilihan presiden mendatang.

Sejumlah analis menilai, Jokowi berhak menggunakan MRT sebagai salah satu prestasinya dalam pembangunan infrastruktur.

"Jokowi amat berani meluncurkan proyek MRT di masa dia menjabat sebagai gubernur Jakarta," kata Djoko Setijowarno, peneliti dri Masyarakat Transportasi Indonesia.

Baca juga: Sejumlah Langkah DKI Cegah Stasiun MRT Jadi Sumber Kemacetan Baru

"Pada 2013, Jokowi belum menjadi kandidat presiden dan dia menargetkan MRT beroperasi saat Asian Games digelar, target itu tak tercapai. Tapi dia beruntung MRT beroperasi di tahun pemilihan," tambah Djoko.

Sedangkan Channel News Asia menyebut kehadian MRT menjadi awal dari ambisi Jakarta untuk mengalihkan 60 persen pengguna jalan ke transportasi publik pada 2030, meningkatkan kecepatan minimum di jalan raya, dan meningkatkan rasio jalan raya terhadap area perkotaan.