SINGAPURA, KOMPAS.com – Warga Negara Indonesia di Singapura dibuat kaget oleh pesan berantai WhatsApp mengenai Pemilu 2019, yang tidak diklarifikasi terlebih dahulu kebenarannya. 

Pesan berantai itu menyebut Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Singapura harus membayar 30 dollar Singapura (sekitar Rp 312.000) ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura sebagai persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

Akibat hoaks soal pengenaan biaya, para TKI yang menerima pesan berantai itu berencana tidak memberikan suaranya dibanding harus merogoh kocek.

Keberatan yang muncul tidaklah mengejutkan mengingat gaji yang diterima setiap bulan tidak besar.

Baca juga: Majikan Singapura Akui Bersalah Siksa TKW Rasi hingga Patah Hidung

Pesan berantai yang sama juga menyebutkan, ada SMS menyatakan jika TKI keberatan membayar, mereka diberi opsi mencoblos dengan proxy melalui pegawai KBRI yang akan menyalurkan hak konstitusional mereka pada hari pemungutan suara.

Sejauh ini tidak diketahui pasti siapa yang memulai penyebaran pesan berantai hoaks tersebut.

Awalnya, pesan berantai ini diterima oleh seorang TKI yang kemudian menginformasikan kepada majikannya yang diyakini berkewarganegaraan Singapura.

Majikan itu lalu menginformasikan kepada saudara perempuannya, yang kemudian mencoba mencari tahu kebenaran perihal biaya 30 dollar itu.

Penyebaran pesan berantai berjalan dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, sumber Kompas.com menceritakan pesan berantai itu sampai kepada WNI di Australia via WhatsApp.

Setelah tersebar ke berbagai grup WhatsApp, pesan berantai itu akhirnya diterima oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya.

Diyakini pesan berantai ini hanya beredar di kalangan TKI di Singapura yang sebagian besar masih belum paham penuh tata cara pelaksanaan pemilu.

Baca juga: WNA yang Masuk DPT Pemilu Paling Banyak Ditemukan di Bali

Sementara, WNI di Singapura terutama dari kalangan profesional tidak pernah menerima atau mendengar hoaks ini.

"Ada-ada saja, ini jelas hoaks, bisa pungli, bisa juga penipuan atau bentuk lainnya untuk memanfaatkan kesempatan pemilihan umum," ucap Ariadi, seorang profesional ketika dihubungi.