KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Perseturuan antara Putra mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dengan pemerintah Malaysia soal Pulau Kukup terus berlanjut.
The Malaysian Insight mewartakan pada Selasa (11/12/2018), Tunku Ismail menuding Perdana Menteri Mahathir Mohamad tidak konsisten atas tanah milik negara.
Tunku Ismail berniat mengubah pulau mangrove itu menjadi tanah kesultanan untuk melindunginya dan tidak akan mengembangkannya.
Baca juga: Saat Istri Mahathir Mohamad Ingin Memegang Tangan PM Pakistan...
Dia mempertanyakan keputusan Mahathir tentang pemerintah yang juga menginginkan Pulau Kukup untuk tetap menjadi taman nasional.
Selama akhir pekan lalu, Tunku Ismail berpendapat pulau tersebut akan lebih baik dilindungi sebagai tanah kerajaan, bukannya dikendalikan orang luar jika tetap menjadi taman nasional.
Pernyataan itu ditanggapi Mahathir dengan mengatakan bahwa pemerintah bukanlah orang luar.
"Rakyat Malaysia bukan orang luar. Pemerintah federal bukan orang luar. Kami bertanggung jawab atas semua hal di negara ini," katanya, seperti dikutip dari Straits Times.
Dalam kicauan di Twitter, Tunku Ismail melontarkan pernyataan yang diperkirakan ditujukan untuk Mahathir.
"Anda selalu benar... itulah mengapa Malaikat pun Salah," tulisnya.
You are always right... that is why Malaikat pun Salah.
— HRH Crown Prince of Johor (@HRHJohorII) 10 Desember 2018
Seperti diketahui, Pulau Kukup terletak di Selat Malaka di bagian selatan Johor dan telah menjadi taman nasional sejak 1997.
Warga Malaysia dikejutkan dengan pemerintah negara bagian Johor yang diam-diam mengukuhkan pulau tersebut menjadi tanah kesultanan Johor.
Baca juga: Mahathir: Orang Malaysia Tak Mau Kerja Keras, Hanya Ingin Dibantu
Menteri Sumber Daya Alam Malaysia Xavier Jayakumar menyatakan, pulau tersebut harus terus dikelola pemerintah pusat.
Menurut dia, pulau itu memiliki lebih dari 18 spesies mangrove dengan ekosisitem yang jarang ditemukan dan terancam punah.
Menanggapi pernyataan sang menteri, Tunku Ismail berharap dia dapat kerja sama secara dekat dengan pemerintah negara bagian.
"Kerajaan harus bekerja sama untuk negara. Seorang menteri punya hak menyuarakan pendapatnya," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Kerajaan harus bekerjasama demi Negara. Menteri mempunyai hak untuk bersuara. Yang saya lebih pelik ada yang bukan Menteri yang lebih vocal. Setiap hari duduk Menara Ilham membodek boss dan dia rasa macam Negara dan Kerajaan ini dia punya. [2/3]
— HRH Crown Prince of Johor (@HRHJohorII) 9 Desember 2018