Gara-gara Pulau Kukup, Mahathir Berselisih dengan Putra Mahkota Johor

The Malaysian Insight mewartakan pada Selasa (11/12/2018), Tunku Ismail menuding Perdana Menteri Mahathir Mohamad tidak konsisten atas tanah milik negara.

Tunku Ismail berniat mengubah pulau mangrove itu menjadi tanah kesultanan untuk melindunginya dan tidak akan mengembangkannya.

Dia mempertanyakan keputusan Mahathir tentang pemerintah yang juga menginginkan Pulau Kukup untuk tetap menjadi taman nasional.

Selama akhir pekan lalu, Tunku Ismail berpendapat pulau tersebut akan lebih baik dilindungi sebagai tanah kerajaan, bukannya dikendalikan orang luar jika tetap menjadi taman nasional.

Pernyataan itu ditanggapi Mahathir dengan mengatakan bahwa pemerintah bukanlah orang luar.

"Rakyat Malaysia bukan orang luar. Pemerintah federal bukan orang luar. Kami bertanggung jawab atas semua hal di negara ini," katanya, seperti dikutip dari Straits Times.

Dalam kicauan di Twitter, Tunku Ismail melontarkan pernyataan yang diperkirakan ditujukan untuk Mahathir.

"Anda selalu benar... itulah mengapa Malaikat pun Salah," tulisnya.

Warga Malaysia dikejutkan dengan pemerintah negara bagian Johor yang diam-diam mengukuhkan pulau tersebut menjadi tanah kesultanan Johor.

Menteri Sumber Daya Alam Malaysia Xavier Jayakumar menyatakan, pulau tersebut harus terus dikelola pemerintah pusat.

Menurut dia, pulau itu memiliki lebih dari 18 spesies mangrove dengan ekosisitem yang jarang ditemukan dan terancam punah.

Menanggapi pernyataan sang menteri, Tunku Ismail berharap dia dapat kerja sama secara dekat dengan pemerintah negara bagian.

"Kerajaan harus bekerja sama untuk negara. Seorang menteri punya hak menyuarakan pendapatnya," katanya.