DEN HAAG, KOMPAS.com - Pemerintah Belanda mengklaim berhasil menggagalkan serangan siber yang coba dilakukan Rusia pada April lalu.

Diwartakan AFP Kamis (4/10/2018), serangan itu hendak meretas sistem komputer Organisasi Anti-Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag.

Menteri Pertahanan Ank Bijleveld dalam konferensi pers berkata, otoritas penegak hukum mengawasi sebuah mobil  diparkir di hotel dekat kantor OPCW, dengan empat orang di dalamnya.

Baca juga: Australia dan Inggris Kecam Serangan Siber oleh Intelijen Militer Rusia

Bijleveld menerangkan, jajarannya langsung mengenali mereka adalah mata-mata Rusia, dan serangan itu dilakukan dinas intelijen militer Kremlin, GRU.

"Normalnya, kami tidak mengungkapkan operasi kontra-intelijen seperti ini. Namun, kami merasa operasi intelijen itu sangatlah mencemaskan," kata Bijleveld.

Dia melanjutkan, Belanda mendapat bantuan Inggris dalam mengungkap operasi kontra-intelijen tersebut, dan mengamankan laptop salah satu terduga intelijen.

Laptop itu berhubungan dengan Brasil, Swiss, dan Malaysia, di mana saat itu Belanda menginvestigasi penembakan pesawat maskapai Malaysia Airlines MH17 di Ukraina pada 2014.

Kepala dinas intelijen Belanda MIVD Mayhen Onno Eichelsheim berkata, keempat orang itu datang dari Bandara Schiphol Amsterdam pada 4 April menggunakan paspor diplomatik.

Seorang pejabat kedutaan kemudian menemani mereka dari bandara menuju Den Haag. Di 11 April, mereka menyewa Citroen C3, dan mengawasi area sekitar OPCW.

"Kami berhasil menggagalkan upaya mereka dan mengusir keempat agen rahasia tersebut. Saat itu merupakan operasi yang sukses," ujar Eichelsheim.

Saat upaya peretasan itu, OPCW sedang menyelidiki kasus racun saraf yang menimpa mantan agen ganda Rusia, Sergey Skripal, di Salisbury Maret lalu.

Pengumuman MIVD keluar sehari setelah Inggris dan Australia menyalahkan GRU sebagai dalang yang menggunakan peretas untuk menyebarkan kekacauan di seluruh dunia.

Termasuk di antaranya tuduhan bahwa Rusia mengintervensi pemilihan umum presiden Amerika Serikat (AS) yang berlangsung November 2016.

Baik London dan Canberra menjelaskan GRU hanya bisa melaksanakan operasi semasif itu berdasarkan perintah yang dikeluarkan Kremlin.

Presiden Rusia Vladimir Putin berkali-kali membantah tuduhan itu. Saat bertemu Presiden AS Donald Trump Juli lalu, dia menyebut tuduhan pemilu 2016 omong kosong.

Baca juga: Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Keamanan Siber