Kisah Nauru, Guantanamo-nya Australia di Pasifik

Pada 2010-2011, pendapatan pemerintah Nauru baru sekitar 20 juta dolar Australia atau sekitar Rp 213 miliar. Namun pada 2015-2016, pendapatan negeri itu melonjak hingga 115 juta dolar atau Rp 1,2 triliun.

Peningkatan pendapatan negara itu sebagian besar disebabkan uang yang dibayarkan Canberra bagi Nauru untuk mengelola pusat detensi pengungsi.

Sebagai imbalan, Canberra menghindari pembangunan pusat detensi pengungsi di wilayah Australia dan memroses mereka sejauh mungkin jauh dari mata warga dan media.

Baca juga: Diperlakukan Buruk Aparat Australia, Pengungsi di Nauru Ancam Bunuh Diri Massal

Meski demikian, kondisi itu tidak mencegah kelompok-kelompok pegiat HAM dan PMM untuk mengkritik kondisi kamp di Guantanamo-nya Australia itu.

PBB berulang kali mengungkap keprihatinan dan kritikan bahwa kebijakan Australia menahan orang-orang yang tidak berbuat kejahatan adalah tindakan melanggar hukum.

Dalam laporannya pada 2016, Komite Hak Anak-anak PBB menyebut perlakuan tak manusiawi terhadap anak-anak ditemukan di kamp detensi Nauru.

Perlakuan tak manusiawi itu termasuk kekerasan fisik, psikologi, hingga pelecehan seksual.

PBB juga menyebut kebijakan pembatan media yang diberlakukan pemerintah Nauru membuat kondisi buruk tersebut terlambat diketahui dunia.

Namun, Canberra berkilah, kebijakan itu malah menyelamatkan banyak nyawa karena mengurangi niat para penyelundup manusia mengirimkan pengungsi ke Australia dengan menggunakan perahu berkualitas buruk.

Baca juga: Pencari Suaka Asal Iran Setuju Dipindahkan ke Kamboja dari Nauru