Diduga Terlibat Eksploitasi Seksual, PBB Tarik Pasukan di Sudan Selatan

JUBA, KOMPAS.com - PBB menarik pasukan penjaga perdamaian dari misi di Sudan Selatan. Keputusan tersebut menyusul adanya tuduhan dugaan eksploitasi seksual terhadap wanita di kamp perlindungan yang dilakukan anggota pasukan tersebut.

Sebanyak 46 anggota pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari Ghana diminta kembali ke pangkalan mereka di ibu kota Sudan Selatan, Juba.

Disampaikan juru bicara PBB, hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam aktivitas seksual dengan wanita yang tinggal di lokasi perlindungan warga sipil di Wau.

"Informasi yang kami terima menunjukkan bahwa beberapa anggota dari unit polisi yang dibentuk telah terlibat dalam aktivitas seks transaksional," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, Senin (26/2/2018).

Baca juga: Ratusan Tentara Anak Dibebaskan Kelompok Bersenjata di Sudan Selatan

Dujarric menegaskan, misi penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan tidak memberi toleransi, tidak menerima alasan, dan tidak memberikan kesempatan kedua bagi pelaku tindak eksploitasi dan pelecehan seksual.

"Pemerintah Ghana bersedia bekerja sama dengan PBB dalam melakukan investigasi menyeluruh atas aduan yang diterima pada 8 Februari lalu," tambahnya dilansir dari Daily Mail.

Meski demikian, tindakan yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tersebut akan diserahkan kepada masing-masing negara asal pasukan yang bergabung dengan misi penjaga perdamaian PBB.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah berjanji akan menguatkan tanggapan PBB atas tuduhan pelanggaran terhadap misi penjaga perdamaian, yang seharusnya memberikan rasa aman kepada warga sipil di zona konflik.

PBB memiliki sekitar 7.000 personel dan 900 polisi dalam misi di Sudan Selatan (UNMISS).

Sementara ada sekitar 200.000 warga Sudan Selatan yang berlindung di kamp PBB dan dilindungi pasukan penjaga perdamaian UNMISS.

Baca juga: Wabah Kolera Bunuh 172 Orang di Sudan Selatan

Sudan Selatan meraih kemerdekaan dari Sudah pada 2011, namun negara itu segera terjatuh dalam perang saudara saat adanya rencana kudeta oleh mantan deputi Riek Machar yang ingin menggulingkan Presiden Salva Kiir pada Desember 2013.

Puluhan ribu orang kehilangan nyawa dalam peperangan, sementara hampir empat juta lainnya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari tempat yang lebih aman.