Trump Tutup Peluang Kaum Transgender di Militer AS, Apa Selanjutnya?

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan merilis panduan tentang implementasi larangan kaum transgender di lembaga militer Amerika Serikat.

Bulan lalu, Presiden Trump menyebarkan serangkaian pernyataan di akun Twitter-nya, yang "membatalkan" kebijakan Presiden Barack Obama tentang hal ini. 

Baca: Presiden Trump Tutup Kesempatan Kaum Transgender Mengabdi di Militer

Diperkirakan, pengumuman Trump melalui media sosial itu tak banyak didahului dengan koordinasi dengan Pentagon.

The Wall Street Journal, Rabu (23/8/2017) memberitakan, memo dua setengah halaman dari Gedung Putih memberikan kuasa kepada Menteri Pertahanan Jim Mattis tentang masalah tersebut. 

Mattis mendapat wewenang untuk mempertimbangkan apakah anggota transgender harus dipecat dari militer.

Pada akhir Juni lalu, Mattis pula yang menunda rencana lembaga militer merekrut kelompok transgender sebagai tentara.

Keputusan penundaan selama enam bulan tersebut diambil sehari sebelum tenggat waktu yang digariskan Ashton Carter, Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Barack Obama.

"Kelima angkatan kini menunda perekrutan transgender hingga 1 Januari mendatang," kata Jurubicara Pentagon, Dana White, kala itu.

"Penundaan ini dilakukan untuk mengevaluasi rencana itu dan menanti masukan terkait dampaknya terhadap kesiapan dan kemampuan militer kita," tambah White.

Baca: Pentagon Tunda Perekrutan Transgender sebagai Tentara

Mengutip keterangan seorang pejabat AS yang mengetahui keberadaan memo tersebut, diungkapkan, panduan ini menginstruksikan Pentagon untuk tidak merekrut kaum transgender. 

Selanjutnya, kepada mereka yang telah terlanjur bertugas, pembayaran biaya pengobatan akan dihentikan. 

Memang, sejak Trump mendeklarasikan sikapnya atas persoalan ini, beberapa pejabat militer senior AS telah menyuarakan kegelisahan.

Salah satunya adalah Kepala Pasukan Penjaga Pantai, yang mengatakan, dia tidak akan mengkhanati kepercayaan para personel transgender di bawahnya.

Dia menyebut, ada 13 anggota Coast Guard yang menyatakan secara terbuka, bahwa mereka adalah transgender.

Namun, kondisi itu tak mempengaruhi kinerja mereka. Para kaum transgender mampu melakukan pekerjaan dan tanggung jawab di jajaran Coast Guard dengan amat baik.

Jenderal Joe Dunford, Kepala Staf Gabungan pun mengirim sebuah memo singkat kepada seluruh perwira senior terkait sikap Trump itu.

Dia mengatakan kepada para komandan militer bahwa kebijakan saat ini harus tetap berlaku sampai Trump memberikan arahan formal terhadap isu tersebut.

Atau, setelah Mattis menerima dan menyampaikan panduan baru dari Presiden. 

"Sebelum semua itu terjadi, kita akan terus memperlakukan semua personel dengan hormat," tulis Dunford dalam memonya.

Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Angkatan Darat mengaku pertama kali mengetahui kabar ini dari media. 

"Kami akan bekerja dan menerapkannya jika memang sudah ada panduan pelaksanaannya," kata Milley.

Gugatan

Lima wanita transgender di militer AS telah menuntut Trump dan Pentagon atas pengumuman tersebut.

Mereka mengaku menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan, termasuk apakah mereka akan dipecat dan kehilangan imbalan pasca-militer, serta jaminan pensiun.

Sebelum ini, Trump sempat mengatakan, Pentagon harus melakukan langkah besar dengan melarang pasukan transgender. 

Trump menyebut, persoalan ini rumit dan membingungkan bagi militer.

Jumlah pasukan transgender AS tergolong sedikit. Dari total 1,3 juta anggota dinas aktif, diperkirakan kaum transgender berjumlah 1.320-15.000 personel.