Anggota DPR Malaysia: Korban Perkosaan Sebaiknya Nikahi Pemerkosanya

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Seorang politisi Malaysia memicu kontroversi setelah mengatakan korban perkosaan sebaiknya menikahi pemerkosanya.

Shabudin Yahaya, anggota dari koalisi Barisan Nasional, mengeluarkan komentar itu untuk merespon usulan seorang anggota parlemen dari kubu oposisi.

Politisi oposisi itu mengusulkan agar parlemen memasukkan larangan pernikahan anak-anak ke dalam undang-undang anti-pelecehan seksual anak.

Argumen yang dilontarkan Yahaya itu memicu kecaman di media sosial dan sejumlah politisi meminta agar Yahaya dicopot dari jabatannya.

"Mereka mencapai masa pubertas dalam usia 9-12 tahun. Saat itu, tubuh mereka sudah mirip seperti remaja 18 tahun," kata Yahaya dalam perdebatan terkait undang-undang itu.

"Sehingga secara fisik dan kejiwaan, bukan lagi halangan bagi anak perempuan di usia itu untuk menikah," tambah Yahaya.

Dia kemudian menambahkan, jika seorang korban perkosaan menikahi pemerkosanya maka gadis itu tidak akan menghadapi masa depan yang suram.

Setelah komentarnya itu banyak dikecam, Yahaya mengatakan, pernyataannya diartikan salah dan di luar konteks.

Dia juga menegaskan, pernikahan bukan sebuah cara untuk melegalkan pemerkosaan.

Dia melanjutkan, posisinya menolak pernikahan anak-anak karena usulan itu tak sesuai dengan Syariah Islam.

"Perkosaan tetap perbuatan kriminal dan semua terserah aparat hukum atau pengadilan yang memutuskan hukuman bagi pelakunya," kata Yahaya.

"Dalam kenyataannya, banyak kasus perkosaan di negeri ini diklasifikasikan sebagai perkosaan yang diizinkan," lanjut dia.

Yahaya kemudian menegaskan bahwa dalam debat itu dia sudah menjelaskan bahwa pernikahan dan perbuatan kriminal adalah dua hal yang berbeda.

Sharmila Sekaran, ketua kelompok advokasi Voice of the Children (VOC), yang bekerja dengan pemerintah menyusun undang-undang perlindungananak, hadir di parlemen saat Yahaya mengeluarkan pernyataannya itu.

"Saya sangat marah karena dengan mudahnya dia mengeluarkan pernyataan semacam itu, yang pada dasarnya untuk membenarkan dan melegalkan sebuah kejahatan," kata Sharmila.

"Dia adalah tokoh masyarakat, anggota parlemen, sangat mengkhawatirkan orang sekelas dia memiliki pemikiran semacam itu," lanjut Sharmila.

"Ini seperti memberi pesan ke seluruh negeri yaitu perkosalah seseorang jika ketahuan ajaklah dia menikah," tambah dia.

Sementara itu, menteri utama negara bagian Penang Lim Guan Eng mengatakan, rakyat tak menginginkan monster menjadi wakil mereka.

"Kami sangat malu memiliki wakil rakyat seperti ini dari Penang. Meskipun dia bukan pejabat pemerintahan, dia adalah aib bagi Penang," ujar Lim.