"Free West Papua" Sedang Frustasi, Kantor-kantor Perwakilan RI Pun Dijaga Ketat

Pihak KBRI menilai kelompok ini sedang mencari perhatian.

"Kelompok ini sedang frustasi, karena mereka tidak mendapat dukungan baik dari pemerintah dan pihak oposisi Australia, dukungan publik pun sedikit hanya di dunia maya," kata Sade.

Menyampaikan aspirasi atau bentuk kekecewaan terhadap sebuah pemerintahan bukan menjadi hal yang dilarang, terutama di Australia.

Negara itu memberikan kebebasan berekspresi bagi warganya.

Namun, KBRI mengaku terus berupaya untuk menjelaskan masalah Papua Barat, seperti program sosialiasi dan informasi baik di tingkat pemerintah, parlemen, dan LSM.

Juga digelar diskusi soal Papua dan Indonesia timur, budaya dan festival, yang tahun lalu di Canberra, menurut Sade, telah dihadiri 4.000 hingga 5.000 orang.

Gerakan mengibarkan bendera Papua

Kelompok seperatis Papua baru-baru ini meluncurkan gerakan mengibarkan bendera Papua.

Kampanye diumumkan 1 Desember lalu dan disebarkan melalui jejaring sosial.

Mereka bahkan menggelar kompetisi bagi mereka yang membentangkan bendera bintang kejora dengan hadiah poster 'Free West Papua' bertanda tangan Benny Wenda, pemimpin kelompok tersebut.

Sejumlah foto telah dipajang di situs mereka, termasuk dari Australia. KBRI Canberra pun memberikan tanggapan soal ini.

"Apakah adil bagi warga Papua dan pemilih wakilnya, ketika ada gerakan seperatis di luar negeri yang mengaku mewakili Papua, tapi tidak pernah aktif secara politik dengan mengikuti pilkada?"

"Mereka itu mendapat mandat dari siapa? 44 pemimpin Papua dipilih langsung oleh warganya," kata Sade mengakhiri wawancara.

Beredar informasi, Rabu besok (11/1/2017) kelompok ini pun akan menggelar unjuk rasa di depan kantor KJRI di Melbourne.