"Free West Papua" Sedang Frustasi, Kantor-kantor Perwakilan RI Pun Dijaga Ketat

CANBERRA, KOMPAS.com - Pengamanan di kantor-kantor perwakilan Indonesia di beberapa kota di Australia, termasuk di Canberra, diperketat oleh otoritas Australia.

Hal ini menyusul adanya insiden pengibaran bendera kelompok Papua Merdeka di Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Jumat lalu.

Sade Bimantara, Jurubicara KBRI Canberra mengatakan, telah ada peningkatan penjagaan keamanan berupa kerjasama dengan pihak kepolisian dan peningkatan patroli.

Di Australia, selain kantor perwakilan Indonesia KBRI di Canberra, ada juga kantor-kantor Konsul Jenderal di Sydney, Melbourne, Perth, dan Darwin.

Baca: Kronologi Pengibaran Bintang Kejora di Gedung KJRI Melbourne

Dalam sebuah video yang diunggah oleh pengguna Facebook bernama Izzy Brown, terlihat seorang pria memanjat pagar gedung di sebelah gedung KJRI Melbourne.

Orang itu lalu melompat ke bagian atap gedung, dan membentangkan bendera Bintang Kejora, bergaris biru putih dengan bintang putih berdasar warna merah.

"Kami mendapat keterangan dari Polisi Federal Australia (AFP) bahwa perbuatannya telah melanggar hukum trespassing, yakni melanggar masuk ke properti milik orang lain tanpa izin." kata Sade Bimantara, Senin (9/1/2017).

Dalam hukum di negara bagian Victoria, tindakan menerobos properti orang lain termasuk tindak kriminal dengan maksimum hukuman enam bulan penjara dan denda senilai 2.500 dollar Australia, atau lebih dari Rp 25 juta.

Australia Plus Indonesia berupaya menanyakan mengenai perkembangan penyelidikan polisi Australia sejauh ini kepada pihak KJRI Melbourne, tetapi pihak KJRI Melbourne belum memberikan jawaban.

Baca: Bintang Kejora Berkibar di KJRI Melbourne, Pemerintah Protes Australia

Kelompok yang memasuki pelataran KJRI Melbourne diduga adalah simpatisan gerakan seperatis Papua Merdeka di Australia.

Mereka menamakan diri Free West Papua. Kelompok ini berbasis di Inggris.

Pengibaran bendera dan kampanye oleh kelompok separatis ini telah beberapa kali terlihat di Melbourne.

Bulan Agustus lalu misalnya, saat warga Indonesia sedang merayakan HUT RI di Federation Square, simpatisan dari kelompok ini pun datang sambil membentangkan bendera dan spanduk.

Pihak KBRI menilai kelompok ini sedang mencari perhatian.

"Kelompok ini sedang frustasi, karena mereka tidak mendapat dukungan baik dari pemerintah dan pihak oposisi Australia, dukungan publik pun sedikit hanya di dunia maya," kata Sade.

Menyampaikan aspirasi atau bentuk kekecewaan terhadap sebuah pemerintahan bukan menjadi hal yang dilarang, terutama di Australia.

Negara itu memberikan kebebasan berekspresi bagi warganya.

Namun, KBRI mengaku terus berupaya untuk menjelaskan masalah Papua Barat, seperti program sosialiasi dan informasi baik di tingkat pemerintah, parlemen, dan LSM.

Juga digelar diskusi soal Papua dan Indonesia timur, budaya dan festival, yang tahun lalu di Canberra, menurut Sade, telah dihadiri 4.000 hingga 5.000 orang.

Gerakan mengibarkan bendera Papua

Kelompok seperatis Papua baru-baru ini meluncurkan gerakan mengibarkan bendera Papua.

Kampanye diumumkan 1 Desember lalu dan disebarkan melalui jejaring sosial.

Mereka bahkan menggelar kompetisi bagi mereka yang membentangkan bendera bintang kejora dengan hadiah poster 'Free West Papua' bertanda tangan Benny Wenda, pemimpin kelompok tersebut.

Sejumlah foto telah dipajang di situs mereka, termasuk dari Australia. KBRI Canberra pun memberikan tanggapan soal ini.

"Apakah adil bagi warga Papua dan pemilih wakilnya, ketika ada gerakan seperatis di luar negeri yang mengaku mewakili Papua, tapi tidak pernah aktif secara politik dengan mengikuti pilkada?"

"Mereka itu mendapat mandat dari siapa? 44 pemimpin Papua dipilih langsung oleh warganya," kata Sade mengakhiri wawancara.

Beredar informasi, Rabu besok (11/1/2017) kelompok ini pun akan menggelar unjuk rasa di depan kantor KJRI di Melbourne.