China Tegaskan Kedaulatannya di Laut China Selatan kepada Filipina

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China menegaskan kedaulatan dan yurisdiksinya di perairan Pulau Huangyan atau Scarborough Shoal di kawasan Laut China Selatan, meski mengijinkan nelayan Filipina untuk melaut di wilayah tersebut.

"Kesepakatan telah dibuat, pengaturannya juga telah dibuat untuk memungkinkan nelayan Filipina melaut di wilayah tersebut," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, seperti dilaporkan kantor berita Antara dari Beijing, Rabu (23/11/2016).

Pernyataan disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahwa tidak boleh ada kegiatan nelayan di wilayah yang menjadi sengketa antara China dan Filipina.

Heng Shuang menekankan China dan Filipina telah bersepakat untuk mengedepankan mekanisme dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan.

"Atas dasar kemitraan, China telah membuat pengaturan bagi nelayan Filipina untuk dapat melaut di sekitar perairan Huangyan," katanya.

Kemudian dia melanjutkan, "Namun, hal tersebut tidak berarti China menyerahkan kedaulatan dan yurisdiksinya atas wilayah tersebut kepada Filipina."

Terkait ijin melaut tersebut Kementerian Agrikultur China juga telah mengirimkan tim asistensi untuk membantu meningkatkan kemampuan nelayan Filipina.

China juga membuka pasarnya untuk produk-produk perikanan Filipina.

Geng Shuang menambahkan,"Kami berharap China dan Filipina dapat memperkuat mekanisme dialog dan kerja sama di Laut China Selatan, sebagai mitra yang baik,".

Pemerintah China secara resmi mengumumkan bahwa nelayan Filipina diijinkan melaut dan mencari ikan di perairan pulau karang Scarborough di kawasan Laut China Selatan, yang disengketakan, setelah pertemuan dua antara pemimpin kedua negara.

Pihak Filipina pun menyatakan bahwa hal itu tidak akan menghapus klaim Filipina terhadap wilayah tersebut.

Kesepakatan itu merupakan bagian untuk menghindari masalah demi memperkuat hubungan.

Scarborough Shoal, yang terletak sekitar 124 mil dari daratan Filipina, merupakan perairan yang kaya akan hayati ikan. Sejak 2012, kedua negara saling klaim atas wilayah itu.

Sengketa kedua negara tersebut terus memanas dan memuncak ketika Manila membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda.

Pada Juli 2016, Den Haag memutuskan mendukung Filipina dalam sengketa teritorial.

Mahkamah arbitrase internasional menolak klaim sejarah China di atas Laut China Selatan dan China disebut melanggar hak-hak kedaulatan Filipina.

Tiongkok menolak putusan itu dan mengirimkan armada militer dalam jumlah yang lebih besar ke wilayah tersebut.

Tetapi hubungan keduanya membaik berkat upaya diplomasi Presiden Duterte dengan melakukan kunjungan ke Beijing baru-baru ini.

Duterte berkunjung ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping guna memperkokoh hubungan dengan China dan membentuk aliansi komersial baru di tengah memburuknya hubungan Filipina dengan Amerika Serikat, sekutu lamanya.