China Bersumpah Melanjutkan Pembangunan di Laut Sengketa

BEIJING, KOMPAS.com - Beijing "tidak akan pernah" berhenti membangun di Laut Cina Selatan sekalipun pengadilan internasional sudah memutuskan tindakan China selama ini ilegal.

Seorang pejabat militer China mengatakan, tidak ada kata berhenti dalam pembangunan di Kepulauan Nansha di Laut China Selatan (LCS) .

"Kami takkan pernah menghentikan di tengah jalan pembangunan di Kepulauan Nansha," kata Wu Shengli, Komandan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China, Selasa (19/7/2016).

Menurut Xinhua, Wu mengatakan hal itu ketika berbicara dengan rekannya, Laksamana John Richardson dari Amerika Serikat, seperti dilaporkan Agence France-Presse.

Nansha adalah nama China untuk Kepulauan Spratly.  Meski terjadi tumpang tindih klaim dengan Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan, China terus menegaskan eksistensinya di sana.

Di gugus kepulauan ini Beijing telah dengan cepat mengubah terumbu karang menjadi pulau buatan dengan fasilitas yang mampu digunakan militer, termasuk landasan pacu pesawat.

"Kepulauan Nansha adalah wilayah melekat China, dan pembangunan kami di pulau-pulau itu adalah hal yang wajar, dibenarkan, dan sah," tambah Wu.

Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) yang berbasis di Den Haag, Belanda, pada Selasa (12/7/2016), telah memutuskan bahwa tidak ada dasar hukum Beijing mengklaim seluruh LCS.

Keputusan PCA menegaskan, pembangunan China di Mischief Reef telah "melanggar hak-hak kedaulatan Filipina terkait dengan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen".

Manila, yang mengajukan gugatan mewalan Beijing di PCA ,  menyambut keputusan pengadilan internasional itu, tetapi China justru mencemoohnya  sebagai putusan sampah.

Wu mengatakan, Beijing tidak akan mengganggap PCA. Dia mengatakan, setiap usaha untuk memaksa China dengan kekuatan otot militer hanya akan berdampak buruk.

Sekalipun China keberatan, Presiden Uni Eropa Donald Tusk mengatakan, bloknya "akan terus berbicara dalam mendukung penegakan hukum internasional".

Tusk juga menambahkan bahwa blok UE berkeyakinan penuh pada PCA dan semua keputusannya.

AS, Jepang, dan Australia, antara lain, telah mendesak Beijing untuk mematuhi keputusan pengadilan internasional di Den Haag itu.