Taiwan Takkan Akui Wilayah Pertahanan Udara China di Laut China Selatan

TAIPE, KOMPAS.com - Feng Shih-kuan, Menteri Pertahanan baru Taiwan, Senin (6/6/2016), menegaskan, Taipe takkan mengakui jika China sampai mengklaim wilayah pertahanan udaranya di Laut China Selatan.

Sementara para pejabat Amerika Serikat (AS) menyampaikan kekhawatiran bahwa keputusan pengadilan arbitrase internasional dalam beberapa minggu atas Laut China selatan dapat memicu ketegangan.

Beijing telah mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, perairan yang ramai dilalui oleh kapal-kapal niaga dunia senilai lebih dari lima triliun dollar AS setiap tahunnya.

Klaim yang sama atas wilayah perairan tersebut juga datang dari Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam dan Brunei. 

Keterlibatan militer AS di perairan tersebut juga membuat Beijing berang.

“Kami takkan mengakui zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) apapun oleh China,” kata Feng Shih Kuan di depan parlemen di Taipe, Senin.

Komentar Taipe itu terjadi setelah pemerintahan baru Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-wen, dari partai pro-kemerdekaan (DPP), dilantik pada Mei lalu.

Tsai naik menjadi presiden setelah mengalahkan  dominasi kubu nasionalis, yang dekat dengan Beijing,  dan telah berkuasa selama delapan tahun.

Beijing masih menganggap Taiwan sebagai provinsi, bagian dari China daratan. Namun, Beijing telah dikecam Jepang dan AS karena berusaha memberlakukan ADIZ sendiri.

Jika Beijing sampai menentukan ADIZ sendiri di atas Laut China Selatan, setiap pesawat yang melintas wilayah itu pun harus mengidentifilkasi dirinya kepada otoritas berwenang di China.

Hal seperti itu yang akan ditolak oleh Taipe. Hampir pasti juga negara yang terlibat saling klaim di perairan Laut China Selatan bakal menyatakan sikap yang sama.

China telah memberlakukan melakukan ADIZ sendiri di atas Laut China Timur pada 2013. Tindakan itu telah memicu protes dari Korea Selatan dan Jepang.

Potensi ketegangan baru

Beijing belum merespons tentang adanya rencana penetapan zona di Laut China Selatan, sebagaimana dikhawatirkan oleh negara-negara yang terlibat sengketa, termasuk Taiwan.

"Ke depannya, kami tidak mengesampingkan kemungkinan China akan pemberlakukan ADIZ (di Laut China Selatan)," kata Biro Keamanan Nasional Taiwan.