Tunisia Setujui Konstitusi Baru, Arab Spring Masih Berlanjut

TUNIS, KOMPAS.com - Majelis nasional Tunisia menyetujui konstitusi baru negara itu, Minggu (26/1/2014). Perubahan konstitusi ini merupakan salah satu langkah terakhir menuju demokrasi di negara itu, setelah tiga tahun letusan "Arab Spring" yang menggulingkan rezim Zine el-Abidine Ben Ali.

Tepat sebelum persetujuan konstitusi, Perdana Menteri Mehdi Jomaa menyusun kabinet "caretaker" baru yang ditunjuk untuk meredakan krisis antara kubu Islam dan oposisi sekuler sampai pemilu digelar pada akhir tahun ini.

Kompromi dan kemajuan Tunisia kontras tajam dengan transisi demokrasi yang berantakan di Libya, Mesir, dan Yaman. Tiga negara yang sama-sama mengawali "Arab Spring" tersebut terjebak konflik internal setelah menumbangkan rezim kepemimpinan lama pada 2011.

Setelah pemungutan suara untuk persetujuan konstitusi tersebut, bendera bulan bintang dengan dominasi warna merah dan putih Tunisia berkibar. Para pemimpin negara itu pun saling berpelukan di ruang sidang yang menghasilkan keputusan bersejarah tersebut.

"Konstitusi ini adalah impian Tunisia. Konstitusi ini merupakan bukti kebangkitan revolusi, konstitusi ini menciptakan negara sipil yang demokratis," kata kepala Majelis Mustapha Ben Jaafar.

Tunisia, salah satu negara paling sekuler di Dunia Arab, tetap melewati masa sulit untuk sampai pada kesepakatan soal konstitusi ini. Tahun lalu, terjadi pembunuhan atas dua pemimpin oposisi.

Pemimpin Islam moderat Tunisia, Ennahda, pada saat itu didesak mundur dari kursi kepresidenan dan kemudian bersedia minggir dari jalur politis ke masalah administrasi sampai pemilu digelar.

Adapun Jomaa, insinyur dan mantan menteri, ditunjuk menjadi Perdana Menteri Tunisia pada Desember 2013. Dia memberikan jabatan pada para teknokrat berpengalaman internasional untuk mengisi jabatan dalam kabinet yang dia umumkan Minggu.

Di antara menteri kabinet baru Jomaa adalah Ben Hammouda, ekonom dengan pengalaman di Bank Pembangunan Afrika untuk posisi menteri keuangan. Demikian pula Mongi Hamdi, sebelumnya adalah pejabat di PBB, ditunjuk menjadi menteri luar negeri.

"Tujuannya adalah untuk sampai pada pemilihan umum serta menciptakan keamanan dan iklim ekonomi untuk keluar dari krisis ini, " kata Jomaa wartawan tentang pengisian kabinet dengan orang-orang berlakang teknokrat.

Belum ada penentuan tanggal pemilu tetapi direncanakan akan berlangsung pada akhir tahun ini. Ennahda dan tokoh oposisi Nidaa Tounes diperkirakan akan berhadapan lagi untuk berebut tampuk kekuasaan.

Tantangan utama kabinet Jomaa adalah terkait tuntutan para pemberi pinjaman luar negeri. Mereka meminta Tunisia memotong anggaran publik dan mengatasi defisit anggaran tanpa memicu protes kesejahteraan sosial.