Massa Anti-UU Ekstradisi Siap Gelar "Piknik" di Luar Gedung Legislatif Hong Kong

Dilansir AFP, massa kini mengancam bakal kembali menggelar aksi di luar gedung legislatif Hong Kong, pada Jumat (21/6/2019).

Jutaan pengunjuk rasa diklaim telah turun ke jalanan Hong Kong awal bulan ini untuk menentang rencana perubahan Undang-Undang Ekstradisi yang memungkinkan para pelanggar untuk diekstradisi ke China daratan.

Meski akhirnya pembahasan UU Ekstradisi telah ditangguhkan, aksi demonstrasi yang telah menewaskan satu orang itu kini telah berubah menjadi gerakan besar yang mengecam pemerintahan Hong Kong.

Kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada penduduk Hong Kong karena telah memicu perlawanan dari masyarakat.

Namun tindakan penangguhan RUU Ekstradisi maupun permintaan maaf dari pemerintah tidak berhasil meredakan kemarahan rakyat yang menuntut Carrie Lam untuk mundur dan UU Ekstradisi ditarik sepenuhnya.

Kini, sejumlah kelompok protes, termasuk serikat mahasiswa, telah menyerukan kepada para pendukungnya untuk kembali bergerak dan berkumpul di kompleks utama pemerintah, pada Jumat (21/6/2019).

Mereka berencana menggelar "piknik" di luar gedung legislatif Hong Kong mulai pukul 07.00 waktu setempat.

Mereka juga merekomendasikan protes bergerak lambat di jalan-jalan dan transportasi umum, serta mengajak massa untuk berkumpul di bagian lain kota untuk menunjukkan dukungan.

"Bermekaran lah di mana-mana," tulis pernyataan dari delapan kelompok protes informal yang diedarkan melalui grup obrolan di aplikasi Telegram.

"Ada banyak cara untuk berpartisipasi. Pikirkan secara baik-baik caramu sendiri untuk menunjukkan cintamu kepada Hong Kong."

"Tanggal 21 Juni bukan akhir dari pertempuran. Akan ada lebih banyak dalam beberapa hari mendatang," lanjut pesan tersebut.

Kelompok-kelompok itu juga merekomendasikan pemogokan massal, tetapi tidak segera jelas kelompok bisnis atau profesional mana yang mendukung ajakan tersebut.

Pemerintah setempat telah mengumumkan jika kantor pemerintahan pusat akan tutup pada Jumat (21/6/2019), sebagai pertimbangan keamanan.

Selain menuntut mundurnya kepala eksekutif dan pencabutan undang-undang, massa pengunjuk rasa juga menuntut pembebasan mereka yang ditahan selama bentrokan dengan polisi pekan lalu dan untuk digelarnya penyelidikan atas dugaan kebrutalan polisi.