Setelah Bertemu PM Etiopia, 2 Pemimpin Pemberontak Sudan Ditangkap

Pada Jumat (7/6/2019), Ahmed meminta penguasa militer maupun oposisi Sudan untuk menunjukkan "keberanian" menapak demokrasi menyusul konflok berdarah sejak April lalu.

Kunjungan Ahmed terjadi beberapa hari setelah pasukan Sudan menyerbu kamp unjuk rasa di luar gedung Kementerian Pertahanan di mana pengunjuk rasa meminta pemerintahan sipil.

Meski tidak ada solusi di akhir kunjungan Ahmed, sumber dari internal PM menyebut pembicaraan berlangusng baik dengan Ahmed berjanji kembali ke Sudan secepatnya.

Dilansir Reuters Sabtu (8/6/2019), Dewan Transisi Militer (TMC) berterima kasih atas peran Etiopia dalam proses mediasi yang bakal berdampak kepada penguatan transisi demokrasi.

Namun berdasarkan sumber oposisi, Sekretaris Jenderal Pergerakan-Utara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM-N) Ismail Jallab dan juru bicara Mubarak Ardol ditangkap beberapa jam kemudian.

Ahmed menawarkan mediasi setelah aliansi oposisi Pasukan Deklarasi Kemerdekaan dan Perubahan (DFCF) yang berunding dengan TMC tentang siapa yang bakal memimpin di masa transisi bubar terkena serangan.

Pada Rabu (5/6/2019), Wakil Ketua SPLM-N Yasir Arman dibekuk di rumahnya di Khartoum sejak kembali dari pengasingan setelah Presiden Omar al-Bashir April lalu.

Arman sebelumnya sudah dijatuhi hukuman mati in absentia atas perannya dalam pemberontakan melawan pemerintahan Bashir di Negara Bagian Blue Nile 2011 silam.

Penangkapan Ardol dan Jallab terjadi beberapa jam setelah anggota DFCF lain, Mohammad Esmat, juga dijebloskan ke dalam penjara setelah bertemu Ahmed.

Tidak ada komentar dari TMC atas kabar tersebut dan membuat pemimpin DFCF, Khalid Omar Yousef, menuturkan militer sudah menolak upaya mediasi Ahmed.

Yousef mengatakan, Ahmed sudah menawarkan dewan transisi beranggotakan tujuh tokoh sipil dan delapan pejabat militer dengan sistem rotasi presidensil.

Oposisi menghendaki penguasa militer bertanggung jawab atas pertumpahan darah yang terjadi di mana puluhan dikabarkan tewas pada Senin kemarin (3/6/2019).

Selain itu, mereka juga mendesak supaya militer mengizinkan investigasi internasional dan membebaskan para pemimpin politik.

"Kami dari pihak oposisi tidak akan menyetujui kesepakatan apapun sebelum segala kondisi yang minta terpenuhi," tembah Yousef kepada Reuters.