Pemimpin Junta Thailand Sebut Isu Kudeta sebagai Berita Bohong

Kabar akan adanya penggulingan kekuasaan tersebut muncul setelah salah satu partai peserta pemilu, Thai Raksa Chart mengusung putri kerajaan Thailand, Ubolratana Rajakanya sebagai kandidat perdana menteri.

Langkah partai yang dikabarkan dekat dengan mantan perdana menteri Thaksin Shiwanatra itu mengusik Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.

Raja Maha Vajiralongkorn dalam pernyataannya, yang jarang dilakukan berkenaan dengan politik, menyebut bahwa monarki berada di atas politik dan menggambarkan pencalonan kakak perempuannya dalam pemilihan perdana menteri sebagai tindakan yang sangat tidak pantas.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga kerajaan Thailand dilindungi oleh undang-undang lese majeste yang paling ketat di dunia, dengan titah raja tidak dapat dibantah.

Partai Thai Raksa Chart yang disebut menjadi pilar utama Thaksin, dengan cepat mematuhi perintah tersebut dan membatalkan pencalonan Putri Ubolratana.

Namun keputusan untuk pencoretan nama Putri Ubolratana baru akan diambil setelah pertemuan komisi pemilihan Thailand pada Senin (11/2/2019).

Kabar tentang isu kudeta juga ramai dibicarakan di media sosial Twitter dengan munculnya tagar #coup menjadi tren di Thailand.

Menanggapi desas-desus yang tersebar luar, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, sekaligus pemimpin junta militer Thailand, yang memimpin penggulingan pemerintahan PM Yingluck Shinawatra pada 2014, mencoba menepisnya.

"Rumor? Kami telah menyelidiki. Berita palsu," kata Prayut kepada wartawan di kantor pemerintah, Senin (11/2/2019).

Pemerintahan di Thailand telah cukup akrab dengan aksi kudeta yang tercatat pernah terjadi hingga 12 kali sejak akhir masa monarki absolut pada 1932.

Selain memutuskan kepastian keikutsertaan Putri Ubolratana dalam pemilihan, komisi pemilihan Thailand juga akan mempertimbangkan desakan untuk pencoretan partai Thai Raksa Chart dari peserta pemilu.

Sebuah petisi yang mendesak diskualifikasi partai tersebut juga telah diajukan.

"Pernyataan raja memperjelas bahwa partai tersebut telah melanggar hukum pemilu," kata Srisuwan Janya, sekretaris jenderal Asosiasi untuk Perlindungan Konstitusi kepada Reuters dan dikutip Channel News Asia.

Ketua Eksekutif Thai Raksa Chart Chaturon Chaisaeng menolah berkomentar tentang desakan pembubaran partai.

Dalam pernyataannya, Minggu (10/2/2019), partai itu menegaskan bakal tetap melangkah maju dalam pemilihan untuk memecahkan permasalahan negara.