Sejak Duterte Berkuasa, 34 Pengacara Tewas Ditembak

Benjamin Ramos ditembak orang tak dikenal saat meninggalkan kantornya di pusat kota Kabankalan, Pulau Negros, Selasa malam waktu setempat (6/11/2018).

Al Jazeera memberitakan Rabu (7/11/2018), dia menderita tiga luka tembak di dada atas serta punggung, dan dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.

Polisi menyatakan, mereka tengah mendalami kasus tersebut. Apalagi sebelumnya pengacara berusia 56 tahun itu menerima ancaman mati.

New York Times via Sydney Morning Herald melaporkan, Ramos merupakan pendiri organisasi Persatuan Nasional Pengacara Rakyat (NUPL).

Organisasi tersebut memperjuangkan klien yang keluarganya menjadi target polisi, militer, maupun death squads dalam operasi pemberantasan narkoba yang dicanangkan Duterte.

Ramos menjadi pengacara ke-34 yang tewas dibunuh sejak Duterte berkuasa di 2016. Pemimpin NUPL Edre Olalia mengecam pembunuhan tersebut.

"Kami sangat terganggu, terkejut, dan marah dengan pembunuhan berencana tersebut. Ini merupakan masa-masa yang berbahaya," terang Olalia.

Sementara Jose Manuel Diokno dari Grup Bantuan Legal Gratis menyerukan agar semua pengacara lain tak merasa takut dan terus memperjuangkan keadilan.

"Saya meminta aparat untuk menggelar penyelidikan untuk mengungkap pelaku, motif, serta siapa dalang di baliknya," tegas Diokno.

NUPL menyatakan, berbagai upaya yang dilakukan Ramos membuat otoritas penegak hukum menjadi gusar.

Dilaporkan, dia dimasukkan dalam daftar orang yang diduga berhubungan dengan gerakan komunis.

Pada Agustus 2017 kepada polisi, Duterte berujar agar mereka tidak takut dengan para pengacara yang menyelidiki kasus dari orang yang disebutnya pengedar dan pecandu narkoba itu.

"Jika kalian menganggap mereka mengganggu penyelidikan dan menghalangi keadilan, tembak saja," kata presiden berjuluk The Punisher itu.

Bahkan, mantan Wali Kota Davao itu kerap menyinggung nama hakim, anggota kepolisian maupun militer, serta politisi lokal yang ada kaitannya dengan operasi anti-narkoba.

Politisi oposisi Carlos Zarate menyalahkan pemerintahan Duterte dengan mengatakan penegakan HAM di Filipina berkembang menjadi sangat buruk.

"Serangan ini harus segera diakhiri. Kami tidak akan membiarkan para pengacara yang sudah membela mereka yang miskin dan tertindas diserang," tuturnya.

Pemerintah melalui juru bicara Salvador Panelo menuturkan, menyalahkan Duterte merupakan tindakan yang ceroboh dan tidak berdasarkan fakta.