Presiden Mongolia Undang Kim Jong Un untuk Kunjungi Ulan Bator

Menurut kantor Presiden Mongolia Khaltmaa Battulga, undangan resmi telah dikirimkan ke Pyongyang pada 10 Oktober lalu. Meski demikian disampaikan, tidak ada tanggal khusus yang diajukan untuk kunjungan tersebut.

"Pemimpin Korea Utara dapat berkunjung kapan saja dia merasa nyaman," kata seorang pejabat dari kantor kepresidenan kepada AFP.

Kabar undangan dari Mongolia tersebut pertama kali dilaporkan pada Senin (15/10/2018) oleh kantor berita Korea Utara, KCNA.

Undangan tersebut datang di tengah rencana pertemuan kedua antara Kim dengan Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya telah saling bertemu langsung di Singapura pada Juni lalu.

Mongolia juga sebelumnya diketahui menjadi salah satu negara yang menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan bersejarah itu.

Kendati demikian tidak diterangkan apakah undangan Ulan Bator kepada Pyongyang tersebut berkaitan dengan keinginan Mongolia kembali menawarkan diri sebagai tuan rumah pertemuan Kim dengan Trump.

Presiden Trump pada pekan lalu telah sempat mengatakan bahwa sudah ada tiga hingga empat opsi lokasi yang mungkin bakal dijadikan tempat pertemuan keduanya dengan Kim.

Namun Trump tidak memberi rincian lebih lanjut mengenai lokasi-lokasi tersebut atau pun tanggal pertemuan, begitu juga mengenai apakah Singapura masih menjadi salah satu pilihan.

Mongolia merupakan negara demokratis yang berada di antara China dengan Rusia dan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki hubungan baik dengan rezim Korea Utara.

Kedua negara merayakan 70 tahun hubungan diplomatik mereka pada tahun ini.

Kakek Kim Jong Un, yang juga pendiri Korea Utara, Kim Il Sung telah mengunjungi Mongolia saat masih menjadi bagian dari Soviet pada 1988.

Pada Oktober 2013, presiden Mongolia saat itu, Tsakhia Elbegdorj juga sempat mampir ke Pyongyang dan menjadi kepala negara pertama yang bertemu Kim Jong Un sejak dia memimpin Korea Utara.

Sekitar 1.200 warga Korea Utara sempat tinggal dan bekerja di Mongolia hingga akhir tahun lalu, namun adanya sanksi PBB mengharuskan mereka untuk pulang ke Pyongyang.