Israel Kembali Batalkan Rencana Mendeportasi Ribuan Migran Afrika

Penasihat hukum pemerintah telah menginformasikan pembatalan rencana pengusiran migran tersebut kepada Mahkamah Agung.

Menurut sumber dari pemerintah, pembatalan tersebut setelah sejumlah negara yang awalnya direncanakan bakal menjadi tujuan para migran telah menolak tawaran dari pemerintah.

"Pada tahap ini, kemungkinan pemindahan ke negara ketiga tidak lagi relevan," kata penasihat pemerintah dalam sebuah pernyataan, Selasa (24/4/2018), dikutip AFP.

Awalnya, pemerintah Israel disebut tengah bernegosiasi dengan Rwanda dan Uganda untuk kesediaan mereka menjadi tuan rumah bagi para migran.

Ini menjadi kali kedua pemerintah Israel mengatakan akan membatalkan rencana mendeportasi para migran Afrika ilegal.

Sebelumnya, awal April lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan setuju membatalkan rencana deportasi setelah tercapai kesepakatan dengan PBB untuk mencarikan negara Barat yang bersedia menerima para migran.

Namun kesepakatan tersebut batal hanya berselang beberapa jam setelah diumumkan lantaran pemerintah Israel yang mendapat tekanan dari basis sayap kanannya.

Setelah pengumuman pembatalan deportasi tersebut, Perdana Menteri Netanyahu, melalui akun Twitter miliknya, menyampaikan instruksi kepada Menteri Dalam Negeri Aryeh Deri untuk segera mempersiapkan pembukaan kembali fasilitas penampungan bagi para migran ilegal.

Perdana menteri merujuk pada pusat penampungan Holot di wilayah gurun di Israel selatan yang telah ditutup pada bulan Februari lalu.

Sekitar 200 migran yang sempat dipenjara karena menolak deportasi juga telah dibebaskan pada pertengahan April lalu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung.