Barat Usulkan Langkah Awal untuk Perangi ISIS di Libya

VIENNA, KOMPAS.com - Negara-negara Barat mulai mengambil langkah awal mempersenjatai dan melatih pasuka pemerintah Libya untuk memerangi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Sebuah KTT internasional di Vienna, Austria memutuskan bahwa embargo senjata PBB yang diterapkan terhadap Libya saat ini harus segera diamandemen.

Usulan ini disampaikan agar persenjataan untuk pemerintah bersatu (GNA) Libya yang sedang memperkuat posisinya di ibu kota Tripoli bisa segera dikirim.

Kelima negara anggota tetap DK PBB dan 15 negara lainnya yang menghadiri KTT tersebut sepakat dengan komunike yang dihasilkan pertemuan itu.

"Kami siap merespon permintaan pemerintah Libya untuk pelatihan dan mempersenjatai militer mereka demi melawan ISIS dan kelompok ekstremis lainnya," demikian isi komunike bersama itu.

Negara-negara ini akan menyampaikan aplikasi yang dibuat GNA kepada komite sanksi PBB untuk mengizinkan pengiriman persenjataan dan materi tertentu untuk melawan berbagai kelompok teroris dan ISIS di negeri itu.

Namun, embargo senjata akan tetap berlaku untuk kelompok-kelompok yang tak mau mendukung GNA yang diakui dunia internasional.

Mereka yang tetap terkena embargo adalah sebgai dari pemerintahan saat ini yang berbasis di kota Tobruk dan kelompok berhaluan Islam di Tripoli yang sejauh ini menolak pemerintah pimpinan Fayez al-Serraj yang didukung PBB.

"GNA adalah satu-satunya entitas yang bisa memersatukan Libya. Ini adalah satu-satunya langkah untuk memastikan bahwa berbagai institusi vital berada di bawah otoritas yang representatif dan diakui. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan kohesi yang diperlukan untuk mengalahkan ISIS," ujar Menlu AS John Kerry yang memimpin KTT di Austria ini.

Meski pasukan khusus dari berbagai negara saat ini berada di Liby untuk ambil bagian dalam misi ant-ISIS namun rencana untuk mengirim 6.000 tentara di bawah pimpinan Italia, belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun, terdapat kemungkinan besar bahwa serangan udara akan disediakan untuk pasukan NGA saat menggelar operasi militer terhadap ISIS, tentunya setelah militer Libya mendapat pelatihan yang memadai.

Namun, proses pelatihan ini bisa menjadi masalah baru. Dua tahun lalu program pelatihan untuk militer Libya yang digelar di Inggris berakhir dengan kegagalan.

Penyebabnya adalah buruknya tingkat disiplin dan beberapa personel militer Libya malah terlibat kasus kriminal termasuk serangan seksual.

Sementara, menaruh personel militer Barat untuk menggelar pelatihan di Libya bisa membuat mereka menjadi sasaran empuk Libya.