Malaysia Minta China Tunda Proyek Jaringan Kereta Api Pesisir Timur

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pemerintah Malaysia membuat keputusan mengejutkan terkait rencana pembangunan jaringan kereta api pesisir timur Malaysia yang bernilai 20 miliar dolar atau sekitar Rp 288 triliun.

Pemerintah Malaysia meminta agar kontraktor China yang menjalankan proyek ini menghentikan pekerjaannya, Rabu (4/7/2018).

Rencana pembangunan jaringan kereta api sepanjang 688 kilometer ini diharapkan bisa menghubungkan kawasan pesisir Laut China Selatan di sisi timur Malaysia dengan sisi barat negeri itu.

Baca juga: Najib Kritik Langkah Mahathir Batalkan Proyek Kereta Cepat

Rencana ini juga merupakan bagian dari inisiatif "Sabuk dan Jalan" yang dibangun China di seluruh Asia.

Penundaan proyek ini muncul di tengah upaya Kuala Lumpur melakukan negosiasi ulang kesepakatan pembangunan tersebut dengan Beijing.

Harian ekonomi The Edge adalah yang pertama kali mengabarkan penundaan proyek ini berdasarkan surat dari Malaysia Rail Link Sdn Bhd (MRL) kepada China Communications Construction Company (CCCC).

Dalam surat itu disebutkan salah satu alasan penundaan proyek raksasa tersebut adalah masalah "kepentingan nasional".

Seorang juru bicara MRL membenarkan penundaan proyek pembangunan jaringan rel kereta api itu tetapi belum memberikan rincian lebih lanjut.

Sementara itu, CCCC menyesalkan keputusan Malaysia menunda proyek ini. CCCC juga mengatakan perasaan kecewa dan prihatin terhadap nasib lebih dari 2.500 orang pekerja yang sudah dikontrak.

"Kami menghomarti undang-undang Malaysia. Di bawah kondisi ini kami tak memiliki pilihan selain menjalankan perintah penundaan," ujar sang juru bicara.

CCCC lebih lanjut berharap, pemerintah Malaysia segera mencabut keputusan ini sehingga proyek pembangunan bisa kembali berlangsung.

CCCC adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia dari sisi nilai kontraknya.

Namun, proyek terbesarnya di Malaysia sudah menjadi kontroversi sejak CCCC setuju untuk membangun jaringan kereta api di pesisir timur itu.

Bulan lalu, kontroversi proyek ini memasuki babak baru setelah konntrak kerja dievaluasi ulang pemerintahan baru Malaysia.

Baca juga: Mahathir Bakal Beri Tahu Singapura soal Pembatalan Proyek Kereta Cepat

Pemerintah Malaysia di bawah PM Mahathir Mohamad berkomitmen untuk mencari kemungkinan penyimpangan keuangan serta memeriksa semua persyaratan dalam salah satu proyek publik termahal di negeri itu.

Sejak memenangkan pemilu pada Mei lalu, pemerintahan PM Mahathir Mohamad telah berjanji untuk memangkas utang negara, memberantas korupsi, dan mengevaluasi semua proyek besar yang disetujui mantan PM Najib Razak.