Jepang Desak Dunia agar Tetap Beri Sanksi ke Korut

TOKYO, KOMPAS.com - Jepang mendesak komunitas internasional untuk mempertahankan sanksi dan pengawasan kepada Korea Utara (Korut) tetap dilaksanakan.

Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera berkata, Korut mempunyai reputasi negatif dalam hal memegang komitmen.

Onodera, dikutip Al Jazeera Sabtu (2/6/2018), menjelaskan Pyongyang pernah menyetujui untuk melucuti nuklirnya pada 1994.

Baca juga: Trump Siratkan Tak Bakal Beri Sanksi Tambahan ke Korut

Namun, klaim Onodera, Pyongyang ternyata melakukan pengembangan nuklir secara rahasia hingga uji coba bom hidrogen dan rudal balistik pada 2017 lalu.

"Sejarah terulang kembali. Korut mengumumkan denuklirisasi, namun pada akhirnya merusak segala usaha untuk melakukan perdamaian," kritik Onodera.

Karena itu, Onodera meminta kepada dunia agar tidak mengendurkan tekanan hanya karena Pyongyang bersedia melakukan dialog.

Pernyataan Onodera mendapat sanggahan dari Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel), Song Young Moo, yang meyakini tidak ada alasan meragukan perkataan Pemimpin Korut Kim Jong Un.

Song berujar, hanya karena Korut pernah menipu dunia di masa lalu, bukan berarti mereka bakal melakukannya kembali di masa depan.

"Jika kita masih tetap menaruh curiga, saya rasa kita tidak akan pernah bisa bernegosiasi, apalagi berdamai dengan mereka," tegas Song.

Adapun China melalui Kementrian Luar Negeri sependapat dengan Korsel. Mereka berkata, pertemuan Kim dan Presiden AS Donald Trump kunci penting melakukan denuklirisasi.

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa pertemuannya dengan Trump bakal tetap terlaksana di Singapura pada 12 Juni mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Trump setelah dia melangsungkan pertemuan dengan pejabat Korut Kim Yong Chol di Gedung Putih.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut berisi penyerahan amplop raksasa yang diyakini berisi surat Kim kepada Trump.

Baca juga: Pyongyang Bantah Pembicaraan Damai karena Tekanan Sanksi AS