Puluhan Pemda di Australia Barat Diduga Lakukan Praktik Penipuan

CANBERRA, KOMPAS.com - Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Australia (CCC), John McKechnie QC mengatakan, sedikitnya 16 dewan regional di Australia Barat teridentifikasi berpotensi melakukan praktik penipuan.

Investigasi CCC ini berujung pemecatan CEO Exmouth, Bill Price akhir tahun lalu atas tuduhan penipuan properti, penyalahgunaan kartu kredit dan pemberian kontrak tanpa proses lelang.

Exmouth adalah sebuah kota kecil di Australia Barat yang terletak 1.270 kilometer sebelah utara kota Perth.

Penyelidikan tersebut menemukan, Price telah melanggar undang-undang.  CCC merekomendasikan agar Price dan stafnya yang bernama Andrew Burhan dituntut secara hukum.

Baca: Diduga Terlibat Korupsi, PM Pakistan Akan Diperiksa

McKechnie mengatakan, ia khawatir praktik penipuan di Dewan Kota Exmouth bisa jadi merupakan puncak gunung es.

"Kini, sebuah tuduhan tak berarti bahwa ada pelanggaran di sana, tapi sekitar 54 persen dinilai sebagai kemungkinan kesalahan yang serius, yaitu kecurangan atau korupsi. Banyak dari mereka ternyata tak berdasar, tapi saya pikir ada kecenderungan ke sana,” ujar dia.

"Hal itu memberitahu saya bahwa setidaknya dewan ini, tapi mungkin juga banyak lainnya, sama sekali tak dibekali pengetahuan untuk mengatur pemerintah daerah dengan uang jutaan dolar dari pembayar pajak," McKechnie melanjutkan.

McKechnie mengatakan, masalah akarnya adalah tata kelola dan beberapa anggota dewan yang telah lama menjabat sepertinya lupa bahwa mereka berurusan dengan uang rakyat pembayar pajak.

Baca: Presiden, Dua Mantan Presiden, dan 100 Politisi Brasil Diduga Terlibat Korupsi

"Itu bukan uang yang mereka hasilkan. Itu tak berasal dari usaha mereka, itu uang pembayar pajak dan kami ingin memikirkan bahwa uang itu dibelanjakan untuk hal-hal yang layak dibelanjakan dan dikelola dengan hati-hati," dia menegaskan.

McKechnie mengatakan, banyak orang yang terpilih dalam dewan lokal tidak memiliki pengalaman dan kualifikasi untuk pekerjaan tersebut.

Presiden Asosiasi Pemerintahan Daerah Australia Barat, Lynne Craigie mengatakan, perilaku korup tidak dapat diterima namun ia tak percaya bahwa perilaku itu meluas.