Dewan Eropa Desak Slovenia Tolak Amandemen Terkait Pengungsi

LJUBLJANA, KOMPAS.com - Dewan Eropa, badan hak asasi manusia di benua itu, mendesak parlemen Slovenia menolak sejumlah perubahan, yang berdampak ke pengungsi akibat usul amendemen pemerintah pada awal Januari ini.

Dalam suratnya kepada Ketua Parlemen Eropa, Milan Brglez, komisioner HAM Dewan Eropa, Nils Muiznieks, mengatakan bahwa "amendemen itu, yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam hak asasi manusia, mesti ditolak".

Perubahan itu diduga menjadi perdebatan dalam sidang parlemen pada pekan mendatang, sebagaimana dilaporkan Reuters pada Selasa (17/1/2017).

Amendemen tersebut akan mengizinkan kepolisian menutup perbatasan negara bagi sebagian besar pengungsi gelap untuk jangka waktu tertentu jika dianggap perlu oleh parlemen atas alasan keamanan.

Namun, Muiznieks mengatakan negara perlu "menjamin pengungsi, termasuk para pencari suaka dalam wilayahnya serta perbatasan tidak ditutup aksesnya untuk masuk sesuai prosedur".

Sementara itu, Muiznieks menyambut isi amandemen tersebut karena akan membuat kantor khusus untuk pengungsi di Slovenia.

Lembaga tersebut akan berkoodinasi dengan otoritas terkait membuat kebijakan bagi pengungsi.

Slovenia ingin membatasi aliran pengungsi yang datang selama enam bulan, hingga berakhir pada Maret 2016, kata Perdana Menteri Miro Cerar, Senin (16/1/2017).

Negara itu akhirnya menutup perbatasannya di wilayah selatan, salah satu rute migrasi dari negara Balkan ke Eropa Barat.

Sekitar 500.000 pengungsi gelap menyebrangi Slovenia, negara terkecil di kawasan Balkan, selama enam bulan.