Banglades Desak Myanmar Pulihkan Situasi di Rakhine

DHAKA, KOMPAS.com - Pemerintah Banglades, Kamis (12/1/2017), mendesak agar Myanmar segera mengakhiri kekerasan di wilayah utara negeri itu yang memaksa puluhan ribu warga Rohingya melintasi perbatasan.

Sedikitnya 65.000 orang warga etnis Rohingya melarikan diri ke Banglades sejak Myanmar menggelar operasi militer pada Oktober lalu.

Operasi militer di negara bagian Rakhine ini digelar setelah sebuah pos polisi di perbatasan diserang.

Pada Rabu (11/1/2017), menteri luar negeri Bangladces AH Mahmood Ali menggelar pembicaraan dengan seorang utusan khusus pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Utusan khusus itu sudah diberi informasi bahwa ribuan warga Myanmar yang belum terdaftar telah mengganggu stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah Chittagong," kata Mahmood Ali kepada wartawan.

Saat ini, lanjut Mahmood Ali, sebanyak 33.000 warga Rohingya sudah terdaftar dan sekitar 300.000 yang belum terdaftar sebagai pengungsi sudah berada di Banglades sebelum kekerasan terakhir pecah.

"Banglades mendesak agar kondisi di negara bagian Rakhine segera dipulihkan sehingga warga Myanmar yang mengungsi di Banglades bisa segera pulang dan melanjutkan hidup mereka," tambah Mahmood Ali.

Di sisi lain, pemerintah Dhaka mendapatkan tekanan baik dari dalam dan luar negeri untuk membuka perbatasannya bagi para pengungsi Rohingya.

Namun, membanjirnya pengungsi Rohingya sangat memberatkan negeri miskin dengan 160 juta penduduk itu.

Alhasil, pemerintah Banglades memilih memperketat pengawasan perbatasan darat dan mengerahkan pasukan penjaga pantai untuk mencegah kedatangan pengungsi baru.

Sejauh ini belum diperoleh komentar dari wakil menteri luar negeri Myanmar Kyaw Tin yang diutus untuk bertemu dengan pemerintah Banglades.