Gencatan Senjata Kolombia dan FARC Berakhir 31 Oktober

BOGOTA, KOMPAS.com - Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, Selasa (4/10/2016), mengatakan, kesepakatan gencatan senjata dengan pemberontak FARC akan berakhir pada 31 Oktober mendatang.

Kondisi ini menjadi rumit setelah referendum yang digelar pada Minggu menunjukkan mayoritas warga Kolombia tak mendukung kesepakatan damai pemerintah dan FARC.

Sementara itu, pemimpin Tentara Revolusioner Kolombia (FARC) Rodrigo Londono alias Timochenko sudah mempertanyakan kelanjutan kesepakatan damai itu.

"Dan setelah itu (31 Oktober) perang berlanjut?" kata Timochenko lewat akun Twitter-nya.

Pada Selasa, Timochenko sudah mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan gerilya untuk mengamati gencatan senjata terlepas dari hasil referendum.

"Saya harap kita bisa terus maju...untuk menyadari betapa pentingnya kesepakatan untuk mencari solusi konflik ini," kata Presiden Santos dalam pidato yang disiarkan televisi.

Sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan kesepakatan damai yang sudah dibuat, Presiden Santos berencana untuk menemui mantan presiden yang juga adalah rival politiknya Alvaro Uribe di istata kepresidenan.

Pertemuan penting ini terselenggara setelah rakyat Kolombia menolak perdamaian dengan FARC yang selama ini disebut Uribe terlalu lemah dan menguntungkan pihak pemberontak.

Hasil referendum itu menghancurkan upaya negosiasi selama empat tahun sekaligus membuat Presiden Santos dalam posisi sulit karena harus mendapatkan kompromi dari kubu FARC dan Uribe.

Kini, ketua tim negosiator Kolombia, Humberto de la Calle terbang ke Kuba, tempat negosiasi dengan FARC dilakukan selama empat tahun terakhir, untuk mengetahui apakah organisasi itu masih membuka diri untuk merevisi kesepakatan damai.

"Keputusan untuk kembali membuka pembicaraan kini ada pada FARC," kata Menlu Kolombia, Maria Angela Holguin.

Holguin, bersama dengan Humberto de la Calle dan Menhan Luis Carlos Villegas ditunjuk presiden sebagai negosiator untuk menyelamatkan kesepakatan damai.

Holguin mengatakan, pemerintah memang dibuat kalang kabut dengan hasil referendum yang tak terduga itu dan kini siap untuk mendengarkan tawaran dari pihak FARC.

"Tak pernah ada rencana cadangan. Kami sangat yakin negeri ini menginginkan perdamaian," ujar Holguin.