Penjualan "Drone" di UEA akan Diatur Lebih Ketat

ABU DHABI, KOMPAS.com - Uni Emirat Arab (UEA) segera menetapkan ketentuan yang lebih ketat untuk mengatur penjualan pesawat nirawak serta kegiatannya.

Bandar udara internasional Dubai ditutup satu jam pada 12 Juni akibat aktivitas pesawat nirawak di sekitar wilayah udara itu, menyebabkan kerugian jutaan dollar AS seperti dilaporkan Reuters, Senin (26/9/2016).

"Beberapa peristiwa terjadi dan menempatkan mereka (pesawat nirawak) dalam aturan penerbangan niaga sebagai masalah," kata Mohammed Faisal al-Dossari, Direktur Penerbangan dan Departemen Bandara Dinas Penerbangan Sipil UEA (GCAA).

Aturan-aturan terbaru tentang pesawat nirawak saat ini ditetapkan, April 2015, terutama terkait dengan izin komersial dan bagaimana pesawat nirawak digunakan untuk perusahaan.

Tetapi hal terkait lain masih banyak dikaji, kata al Dossari, dalam konferensi negara kawasan tersebut terkait pesawat nirawak di ibukota UEA itu.

"Otoritas Emirat untuk Standardisasi dan Metrologi (Esma) sedang menyusun aturan tentang kerangka kerja bagi kegiatan impor, penjualan, dan aktivitas pesawat nirawak," katanya.

Abu Dhabi telah melarang penjualan pesawat nirawak untuk hiburan sejak Maret tahun lalu hingga aturan baru ditetapkan. Penggunaan pesawat nirawak dianggap berisiko untuk sektor penerbangan.

Aturan baru juga akan menetapkan batas ketinggian udara untuk drone berbobot lebih berat, berikut standar dan pelatihan yang harus dipenuhi, kata al Dossari.

Setidak-tidaknya, ada 400 pesawat nirawak, sebagian besar komersial, terdaftar di GCAA.

Pesawat nirawak biasa digunakan untuk kegiatan komersial seperti, pemetaan, pengawasan keamanan, survei satwa liar, lingkungan, angkutan, pertanian, atau kemaritiman, dan lainnya di UEA.

Sebagai wilayah penting di kawasan dengan dua bandara tersibuk dunia, sektor udara UEA cukup sibuk.

Semakin pentingnya penggunaan pesawat nirawak, jelas akan menimbulkan risiko keamanan udara, kata manajer kawasan Teluk di IATA, badan penerbangan global, Michael Herrero.

"Pertanyaan terpenting adalah bagaimana mengintegrasikan pesawat nirawak ke wilayah udara komersial di masa depan, pemerintah harus menempatkan masalah itu dalam agenda legislasi yang akan dilakukan," katanya.