Tak Boleh Ada "Basa-Basi Hukum" dalam Melawan Terorisme

PARIS, KOMPAS.com – Mantan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, mengatakan, tidak ada tempat untuk “basa-basi hukum” (legal niceties) dalam aksi melawan terorisme.

Menurut Sarkozy, demikian Reuters, Perancis harus lebih keras melawan para militan atau teroris.

Caranya adalah menciptakan sejumlah pengadilan khusus dan fasilitas penahanan untuk meningkatkan keamanan di dalam negeri Perancis.

Pernyataan Sarkozy itu disampaikan dalam sebuah wawancara yang dirilis oleh harian Le Journal du Dimanche (JDD), Minggu (11/9/2016).

Pekan lalu, Paris berada dalam keadaan siaga tinggi setelah sebuah mobil tabung gas ditemukan di dekat katedral Notre Dame. Diperkirakan sebagai bagian untuk menyerang stasiun kerta Perancis.

Keamanan menjadi isu kunci dalam pemilihan Presiden Perancis pada tahun 2017, saat lebih dari 230 orang tewas dalam sejumlah serangan militan ekstremis di Perancis sejak Januari 2015.

Sarkozy berkomentar setelah Presiden Perancis Francois Hollande, politisi kubu Partai Sosialis, menyinggung lawan-lawannya pada minggu ini.

Hollande  mengatakan bahwa reaksi keras mereka terhadap sejumlah serangan militan yang ada menunjukkan sebuah keinginan untuk merusak tatanan sosial Perancis.

Sarkozy menawarkan pendekatan yang keras, yakni menempatkan para warga Perancis, yang diduga memiliki keterkaitan dengan terorisme, dalam sejumlah fasilitas penahanan.

Menurut Sarkozy, setiap warga Perancis yang diduga terlibat dalam terorisme harus ditempatkan dalam sebuah pusat penahanan.

Entah karena mereka biasa membuka sebuah situs ekstremis, atau perilakunya menunjukkan sejumlah pertanda radikalisasi atau karena mereka memiliki hubungan dekat dengan mereka yang teradikalisasi.

Demi pencegahan, mereka semua harus ditempatkan dalam pusat penahanan khusus teroris atau kelompok radikal, kata Sarkozy dalam wawancara dengan media Perancis itu.

Mantan Presiden Perancis itu telah mengumumkan pencalonan dirinya pada Juli untuk Pilpres Perancis, April 2017.

Ia mengatakan, tidak ada tempat untuk "basa-basi hukum" dalam aksi melawan terorisme.

Menurut Institut Opini Publik Perancis (IFOP), para pemilih lebih mendukung mantan Alain juppe, seorang mantan menteri, untuk memastikan keamanan.

Sedangkan Sarkozy menempati posisi kedua, Perdana Menteri Manuel Valls di urutan ketiga, dan Hollande berada dalam posisi kedelapan.

Menteri Keadilan Perancis, Jean Jacques Urvoas mengatakan dalam sebuah wawancara lain dengan surat kabar Perancis pada Minggu, bahwa dia berencana untuk mengeluarkan proposal pada minggu depan untuk Valls agar menangani penjara yang terlalu penuh.

"Saya tidak menyarankan pembuatan sejumlah fasilitas untuk para teroris. Tantangan utama ialah untuk bersiap membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman jangka pendek dan menengah," Urvoas mengatakan.