Irak Masih Sulit Keluar dari Krisis

BAGHDAD, KOMPAS.com – Aksi-aksi protes yang menuntut reformasi politik sudah tidak berada di jalan-jalan Baghdad, ibu kota Irak. Namun, tantangan yang melatarbelakangi protes massa dan ketidakstabilan keamanan, belum berakhir.

“Situasi politik negara ini kacau-balau,” kata mantan Penasihat Keamanan Nasional dan anggota Parlemen Irak, Mowaffak al-Rubaie, seperti dilaporkan Voice of America, Rabu (11/5/2016).

Perundingan di antara faksi-faksi politik di parlemen dan masyarakat sipil yang masih terpolarisasi, gagal. Tidak ada solusi apapun yang dihasilkan.

Parlemen terpecah dan tidak mampu menghasilkan kuorum. Pembicaraan untuk mengganti pemerintahan dengan pemerintahan transisi macet total.

Krisis ini mencapai puncaknya dua minggu yang lalu ketika pemrotes yang dipimpin ulama Syiah, Muqtada al-Sadr, mendobrak masuk ke gedung parlemen di Zona Hijau.

Zona yang menjadi pusat perkantoran pemerintah dan dijaga ketat oleh pasukan keamanan internasional itu ditembusi massa pemrotes. Mereka menuntu reformasi pemerintahan.

Kekuatan Sadr, didukung oleh warga Irak yang marah karena tidak tersedianya layanan mendasar dan korupsi besar-besaran, telah menggoncangkan pemimpin-pemimpin politik Irak.

Upaya Perdana Menteri Haider al-Abadi untuk melakukan reorganisasi kabinetnya tidak berhasil menentramkan partai-partai politik.

Kekacauan yang terjadi telah menyebabkan Irak terpecah atas golongan Suni, Syiah, dan Kurdi. Masing-masing mereka dengan faksi-faksi politiknya, saling bertikai.

Masing-masing juga memiliki milisi bersenjata dan terlatih.

Sebagian wilayah Irak juga telah tercabik oleh perang dan diokupasi kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), yang mengklaim sebagai wilayah kekhalifahan mereka.