Kongres Partai Berkuasa Korut Dukung Perluasan Program Nuklir

PYONGYANG, KOMPAS.com – Kongres partai berkuasa di Korea Utara, Senin (9/5/2016), secara resmi mendukung kebijakan pemimpin muda, Kim Jong Un, terkait perluasan program senjata nuklirnya.

Pada saat yang sama, Korea Selatan juga menolak tawaran Jong Un untuk perundingan militer dan perbaikan hubungan antarkedua negara tetangga di Semenanjung Korea itu.

Kongres Partai Pekerja Korea (PPK) telah dimulai pada Jumat (6/5/2016).

Kongres ke-7 PPK, yang pertama dalam kurun 36 tahun itu, dilihat sebagai upaya mengukuhkan kepemimpinan Jong Un dan mengesahkan doktrin "byungjin", yakni pembangunan ekonomi  berjalan beriringan dengan pengembangan program nuklir Korut.

Pada Minggu (8/5/2016), kongres mengadopsi laporan yang disampaikan  Jong Un sehari sebelumnya, yakni secara bersamaan mendorong pembangunan ekonomi dan “meningkatkan kekuatan nuklir sebagai pertahanan diri,  baik secara kualitas maupun kuantitas.”

Setelah mengulas hasil kerja Partai Pekerja di Komite Pusat, peserta kongres memutuskan Korut akan terus mengembangkan senjata nuklir untuk pertahanan negara.

Korut akan memperkuat kemampuan senjata nuklir dari segi kualitas dan kuantitas.

"Kami akan secara konsisten dan simultan mendorong konstruksi ekonomi dan pembangunan kekuatan nuklir dan menaikkan kekuatan nuklir,” kata pernyataan pemerintah yang dirilis KCNA.

Langkah itu akan dilakukan  dalam rangka “untuk pertahanan dalam kualitas dan kuantitas selama para kaum imperialis tetap dengan ancaman nuklir dan praktik arbitrasenya.” Demikian KCNA.

Namun, pada Sabtu (7/5/2016), Jong Un mengatakan, Pyongyang hanya akan menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan negaranya terancam.

"Republik kita takkan menggunakan senjata nuklir, kecuali kedaulatannya diganggu kekuatan jahat yang agresif dengan menggunakan senjata nuklir," kata Jong Un dalam pidato yang dirilis KCNA.