Sejumlah Ledakan Besar dan Penembakan Beruntun Melanda Tripoli

TRIPOLI, KOMPAS.com – Beberapa ledakan keras yang diikuti tembakan gencar terdengar di Tripoli, Rabu (30/3/2016) dini hari. Belum diketahui pasti apa penyebabnya.

Ibu kota Libya itu sedang berada di tengah spekulasi bahwa pemerintah persatuan nasional yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berbasis di Tunisia, hendak melakukan perjalanan ke Tripoli dari Tunis.

Kubu yang memproklamirkan pemerintahan sendiri, yang berbasis di Tripoli, dan beberapa faksi bersenjata di kota itu menentang pemerintah persatuan tersebut. Mereka memperingatkan Dewan Presiden pemerintah persatuan untuk tidak bergerak maju ke Tripoli.

Pemerintah Tripoli mulai berkuasa setelah sejumlah brigade bersenjata mendukungnya dalam pertempuran merebut ibu kota Libya itu pada tahun 2014. Pemerintahan saingannya, yang lebih moderat dan didukung Barat, pindah ke Tobruk, Libya timur.

Pemerintah persatuan transisi sebenarnya telah dibentuk atas dukungan PBB demi menyatukan kedua kubu itu. Pembentukan itu berdasarkan kesepakatan pada Desember lalu.

Kesepakatan itu juga untuk mengakhiri konflik bersenjata antarkeduanya. Sebab konflik berkepanjangan antarkedua kubu justru menjadi peluang yang dimanfaatkan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) untuk menguasai Libya.

Akibat konflik kedua pemerintahan itu, Siret, kota kelahiran mantan orang kuat Libya Moammar Khadafy, telah jatuh ke dalam genggaman ISIS. Bahkan Libya selatan juga terancam jatuh ke tangan ISIS, yang akan dijadikan sebagai gerbang menuju ke Sub-sahara Afrika.

Namun, rencana pembentukan pemerintah persatuan itu justru amat ditentang oleh kelompok garis keras di kedua kubu, baik yang ada di Tobruk maupun Tripoli.

Insiden terakhir terjadi pada Minggu (26/3/2016) dan Senin (27/3/2016). Wilayah udara Tripoli ditutup untuk beberapa jam, sebuah gerakan yang menurut Dewan Presiden Pemerintah Persatuan dukungan PBB sebagai upaya untuk mencegahnya terbang ke Libya.

Perdana Menteri Tripoli, Khalifa Ghwell, mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa (29/3/2016), wilayah udara telah ditutup untuk "melindungi jiwa penduduknya dan perilaku tidak pantas dari Dewan Presiden".