Yunani Diancam Dikeluarkan dari Schengen

Sementara parlemen Denmark bakal meloloskan rancangan undang-undang yang bukan saja akan melarang para pengungsi mencari suaka di negeri itu, tetapi juga harta mereka akan dirampas.

Dalam pertemuan para menteri dalam negeri Uni Eropa di Amsterdam, Belanda, Senin (25/1) malam, Austria kembali mengancam Yunani yang dinilai gagal mengamankan perbatasan terluar Uni Eropa.

"Jika Yunani tak mampu, perbatasan terluar Schengen akan dipindahkan ke Eropa tengah," kata Menteri Dalam Negeri Austria Johanna Mikl-Leitner, yang sempat menyatakan agar Yunani untuk sementara "dikeluarkan" dari Schengen.

Yunani membalas dengan menyebut ancaman itu sebagai "kebohongan". "Kami lelah mendengar tudingan kami tak mampu mengamankan perbatasan. Kami disebut tak membutuhkan penjaga pantai. Itu bohong. Kami butuh lebih banyak penjaga pantai," kata Menteri Imigrasi Yunani Ioannis Mouzalas yang menyebutkan, Yunani butuh tambahan 1.800 petugas perbatasan dari Uni Eropa, dan sejauh ini hanya dibantu 800 petugas.

Situasi panas kemarin diredakan oleh juru bicara Komisi Eropa di Brussels, Natasha Bertaud, yang mengatakan, tak ada rencana untuk mengeluarkan Yunani dari blok Schengen.

Sekitar satu juta pengungsi asal Suriah dan Afganistan sejak 2015 telah memasuki daratan Eropa dari perairan Yunani. Sejumlah negara di Eropa menginginkan agar para pengungsi yang menaiki kapal-kapal kecil itu dihalau keluar perairan Yunani. Namun, Yunani beranggapan, tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional. Langkah ini diamini Frontex, kepanjangan UE untuk urusan perbatasan Eropa.

"Siapa pun pencari suaka yang melintasi perbatasan Eropa dapat mengklaim suaka," kata Ewa Mocure, juru bicara Frontex.

Harta dirampas

Alhasil, belum tercapainya solusi efektif membuat setiap anggota UE mengambil langkah sendiri-sendiri. Austria, Hongaria, Bulgaria, Slovenia, Macedonia, Slovenia, dan Slowakia telah mendirikan pagar pembatas di sepanjang perbatasan untuk menghambat pengungsi melintasi wilayah mereka.

Sementara Denmark mencoba menghambat kedatangan para pengungsi dengan membuat aturan hukum yang ketat, yang dinilai para aktivis hak asasi manusia sebagai tidak manusiawi.

Parlemen Denmark hari Selasa (26/1) akan meloloskan RUU yang bakal menutup kemungkinan para pengungsi mencari suaka di negara itu, termasuk akan merampas harta mereka untuk membayar biaya tinggal di pusat penampungan pengungsi, dan melarang reunifikasi keluarga sampai minimal tiga tahun. Para pengungsi diizinkan menyimpan harta sampai 1.450 dollar AS.

RUU ini dipastikan bakal lolos karena mayoritas kursi parlemen Denmark dikuasai kubu sayap kanan yang anti imigran.

Langkah Denmark juga diikuti Swiss yang merampas harta para pengungsi. Tindakan ini dikecam banyak pihak.

"Sebagian besar pengungsi telah kehilangan hampir segalanya. Namun, RUU ini menunjukkan, pengungsi yang beruntung bisa selamat sampai di Denmark masih harus kehilangan lagi," kata Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa. (REUTERS/AFP/AP/MYR)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Januari 2016, di halaman 8 dengan judul "Yunani Diancam Dikeluarkan dari Schengen".