Warga Yahudi Ultra-Ortodoks Israel Harus Ikut Wajib Militer, Apa Dampaknya bagi Perang Saat Ini?

MAHKAMAH Agung (MA) Israel pada Selasa (25/6/2023) lalu mengeluarkan putusan yang menyatakan, pemerintah harus mewajibkan warga Yahudi ultra-Ortodoks ikuti wajib militer. Sejak negara Israel modern berdiri (tahun 1948), kaum Yahudi ultra-Ortodoks dibebaskan dari wajib militer.

MA juga mengatakan, pemerintah tidak bisa lagi mendanai sekolah agama (yeshivas) yang siswanya tidak ikut wajib militer.

Putusan MA itu hanya berlaku bagi para pria Yahudi ultra-Ortodoks, walau keharusan wajib militer berlaku bagi pria dan wanita di Israel.

Baca juga: Mahkamah Agung Israel Perintahkan Wajib Militer bagi Pria Ultra-Ortodoks

Siapakah Kaum Ultra-Ortodoks?

Kelompok Yahudi ultra-Ortodoks, yang dikenal sebagai “Haredim” dalam bahasa Ibrani, mempraktikkan bentuk yudaisme yang ketat.

Saat ini mereka mencakup sekitar 14 persen dari total 9,5 juta warga Israel dan merupakan kelompok populasi dengan pertumbuhan tercepat. Berdasarkan data dari Institut Demokrasi Israel, mayoritas kelompok ini kaum muda, dan karena kebanyakan berusia muda, mereka mencakup sekitar 24 persen dari populasi warga Israel yang berusia wajib militer.

Mengapa Mereka Tak Bertugas di Militer?

Sebetulnya, ada anggota komunitas Yahudi ultra-Ortodoks yang bertugas di militer tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan kebanyakan orang Yahudi Israel lainnya. Mayoritas mereka tidak berpartisipasi dalam kebijakan wajib militer di negara itu.

Bagi kaum pria Yahudi ultra-Ortodoks, mempelajari teks-teks yudaisme merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi kehidupan mereka sendiri tetapi bagi pelestarian seluruh Yudaisme dan bahkan bagi pertahanan Israel. Setidaknya itu menurut keyakinan mereka.

Pembelajaran terhadap Kitab Taurat dimulai pada masa remaja dan sering kali berlanjut hingga usia dewasa muda. Proses pembelajaran itu merupakan kegiatan penuh waktu yang menghalangi mereka studi hal-hal sekuler, berpartisipasi dalam dunia kerja (dan tentu saja keharusan bayar pajak) – atau bertugas di militer, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar orang Yahudi Israel non-ultra-Ortodoks.

Baca juga: Orang Yahudi Ultra-ortodoks Tolak Duduk Dekat Wanita, Penerbangan Pun Kacau

Secara teknis, pengecualian wajib militer berlaku bagi para pemuda yang aktif belajar di yeshiva. Dalam praktiknya, siapapun yang memberi tahu para perekrut bahwa ia sedang belajar di yeshiva – siapapun yang menyatakan dirinya ultra-Ortodoks – bisa keluar dari keharusan ikut wajib militer.

Apa Inti Putusan MA?

MA Israel mengatakan, kaum ultra-Ortodoks tidak dapat diperlakukan berbeda dari orang Yahudi Israel lainnya. MA menegaskan, undang-undang (UU) yang mewajibkan dinas militer juga berlaku bagi mereka yang ultra Ortodoks. (Warga Palestina di Israel tetap dikecualikan dari wajib militer.)

“Tidak ada kerangka hukum yang memungkinkan untuk membedakan antara pelajar yeshiva dan mereka yang ditakdirkan untuk dinas militer,” kata MA dalam putusannya. Pemerintah “sangat merusak supremasi hukum dan prinsip yang menyatakan bahwa semua individu mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.”

Mengapa Hal Ini Penting Sekarang?

Perdebatan tentang apakah kelompok ultra-Ortodoks harus bertugas di militer bukan hal baru. Pengecualian terhadap mereka sudah berlaku sejak Israel berdiri tahun 1948.

MA membatalkan peraturan lama itu 50 tahun kemudian, dengan mengatakan kepada pemerintah bahwa mengizinkan kelompok ultra-Ortodoks untuk keluar dari wajib militer melanggar prinsip perlindungan yang setara.

Dalam beberapa dekade berikutnya, pemerintahan dan Knesset (parlemen Israel) telah mencoba menyelesaikan masalah itu, namun berulang kali pengadilan menyatakan bahwa upaya mereka tidak sah.

Upaya terbaru pemerintah untuk mengatasi masalah itu, yang diberlakukan sejak tahun 2018, berakhir pada akhir Maret lalu.