Keluarga Kerajaan Saudi Disebut sebagai Sumber Dana Rp 9,5 Triliun untuk PM Malaysia

Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi Ali mengungkapkan hal tersebut pada Selasa (26/1/2016) dan pernyataan itu membersihkan nama Najib dari dugaan korupsi.

Apandi mengatakan, sebuah tinjauan atas bukti yang dikumpulkan lembaga antikorupsi negara itu menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan "sumbangan pribadi dari keluarga Kerajaan Saudi". Namun, Apandi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang hal tersebut.

Najib selama berbulan-bulan menangkis tuduhan bahwa transaksi luar biasa besar itu, yang terjadi di rekening bank pribadinya pada 2013, bersumber dari dana sebuah perusahaan milik negara yang didirikannya dan kini terbelit masalah.

Namun, hingga saat ini, sumber dana itu tidak jelas, selain klaim dari pemerintahan Najib bahwa dana tersebut berasal dari donor yang tidak disebutkan namanya dari Timur Tengah.

"Saya puas bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan sumbangan tersebut merupakan sebuah bentuk gratifikasi yang terkait dengan korupsi," kata Apandi dalam sebuah pernyataan setelah melakukan tinjauan atas bukti yang dikumpulkan lembaga antikorupsi Malaysia.

"Bukti yang diperoleh dari penyelidikan tidak menunjukkan bahwa sumbangan itu diberikan sebagai bujukan atau imbalan karena melakukan sesuatu, atau apa pun sehubungan dengan kapasitasnya sebagai Perdana Menteri."

Aliran dana itu terungkap Juli lalu saat Najib sedang berjuang melawan tuduhan terpisah terkait ratusan juta dollar dana yang hilang dari penawaran yang melibatkan perusahaan negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib dan 1MDB membantah keras telah melakukan kesalahan.

Namun, pihak oposisi dan bahkan para pengecam di partai Najib sendiri telah menyerukan penyelidikan luas dan independen. Mereka menuduh Perdana Menteri itu menyabotase penyelidikan yang resmi.

Tak lama setelah aliran dana itu terungkap, Najib dikecam keras karena memecat Jaksa Agung Malaysia sebelumnya, yang sedang menyelidiki masalah itu, dan menggantinya dengan Apandi, yang punya hubungan dengan partai yang berkuasa.