Menteri ESDM: Tak Ada Pertemuan Soal Freeport di AS

Hal ini disampaikannya saat ditemui VOA seusai dialog Presiden Joko Widodo dengan lebih dari seribu warga negara Indonesia di Wisma Tilden, Washington DC, Minggu (25/10) sore waktu setempat.

“Soal Freeport... sudah ada satu konsensus bahwa mereka membutuhkan assurance dari pemerintah tentang kelanjutan investasi mereka di Indonesia, dan itu sudah kita berikan. Kenapa dulu kita berikan karena by nature ini merupakan investasi yang strategis, menyerap 30 ribu tenaga kerja Indonesia dan nilai bisnis 18 miliar dollar AS yang jatuh pada pebisnis atau bisnis di Indonesia, serta adanya bagian yang diperuntukkan bagi APBD yang betul-betul besar jumlahnya," ujarnya.

"Kita kan memang sedang mengundang investasi dari luar, makanya yang di dalam kita benahi dulu. Tentu saja untuk masalah kontrak tidak bisa diberikan karena belum tiba waktunya. Waktunya adalah ketika undang-undang sudah memungkinkan. UU yang sekarang ini mengatakan pemberian kontrak baru akan diberikan dua tahun sebelum kontrak sekarang habis masa berlakunya”.

Meski kontrak karya di Papua baru akan berakhir tahun 2021, tetapi Freeport membutuhkan kepastian kelanjutan operasi lebih cepat sebelum tenggat itu berakhir.

Hal ini bukan saja karena cadangan mineral di tambang terbuka atau open pit Grasberg di Papua akan habis pada tahun 2016, sehingga Freeport ingin mengembangkan tambang bawah tanah Grasberg yang memerlukan investasi lebih dari 15 miliar dollar, belum termasuk ekspansi smelter bernilai 2,5 milyar dollar di Gresik, Jawa Timur.

Namun juga karena Freeport tidak ingin investasi besar yang ditanamkan ternyata tidak diperpanjang kontraknya pada tahun 2021, ujar Sudirman.

Tetapi ia menegaskan bahwa tidak akan ada pembahasan apapun dengan Freeport selama lawatan Presiden Joko Widodo ke Amerika.

“Tidak, tidak akan ada pembahasan apa-apa di sini. Dengan kemarin dikeluarkan surat, untuk sampai pada perubahan UU, berarti kan sudah selesai. Tidak ada breakfast atau courtesy call karena memang tidak pernah direncanakan. Saya tidak tahu. Tapi tidak pernah direncanakan adanya pertemuan dengan Freeport di sini," ujarnya.

Pemberian konsensus kepada Freeport telah memicu polemik panjang di Indonesia karena banyak pihak menilai pemerintahan Jokowi seharusnya menata ulang regulasi bidang mineral dan batubara terlebih dahulu sebelum menyepakati perjanjian baru.