Pulangkan 100 Warga Uighur ke China, Konsulat Thailand di Turki Diserbu

ISTANBUL, KOMPAS.com - Para demonstran menyerang konsulat Thailand di Istanbul,  menyusul kebijakan pemerintah negeri itu memulangkan 100 warga etnis Uighur ke China. Demikian disampaikan pemerintah Thailand, Kamis (9/7/2015).

Pemerintah Thailand menyatakan para demonstran menyerbu ke dalam kantor konsulat pada Rabu (8/7/2015) malam namun sejauh ini tak ada laporan tentang jatuhnya korban.

Kedutaan Besar Thailand menyatakan di laman Facebook mereka bahwa sekelompok demonstran memecahkan kaca jendela kantor konsulat sekitar tengah malam, merusak pintu, dan bagian dalam kantor.

Kedubes kemudian mengimbau agar warga Thailand di Turki tidak menampilkan simbol nasional atau bendera di tempat umum untuk menghindari protes. Selain itu warga Thailand diminta "menahan diri dari menyebut atau beradu argumen dengan orang Turki" sehubungan dengan persoalan warga Uighur ini.

Pada Kamis, pemerintah Thailand membenarkan bahwa sekitar 100 orang etnis Uighur telah dipulangkan kembali ke China sehari sebelumnya. Juru bicara pemerintah, Weerachon Sukondhapatipak, menyatakan Thailand telah memastikan bahwa orang-orang Uighur ituadalah warga negara China sebelum memulangkan mereka.

"Kami tidak melakukan ini untuk menyenangkan satu pihak atau melanggar prinsip apapun. Kami hanya mengikuti prosedur yang berlaku," katanya seperti dikutip harian The Bangkok Post.

Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, menyatakan orang Uighur yang dikembalikan ke China "kemungkinan besar akan menghadapi siksaan".

Mereka mengkritik kebijakan pemerintah Kamboja dan Thailand yang memulangkan orang Uighur ke Cina karena ancaman perlakukan buruk atas mereka serta pelanggaran hak asasi manusia.

Belakangan ini terjadi peningkatan demonstrasi dan penyerangan terhadap turis yang diduga berasal dari China di Turki sehubungan dengan perlakukan negeri Tirai Bambu terhadapwarga etnis minoritas Uighur.

Sentimen anti-China terjadi seiring tuduhan bahwa etnis Uighur di negeri itu dilarang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Namun pemerintah China membantah laporan tersebut.