Separuh Lebih Warga Tiongkok Lihat Adanya Kemungkinan Perang dengan Jepang

Sebuah survei yang dilakukan di dua negara itu menunjukkan bahwa 53,4 persen warga Tiongkok membayangkan sebuah konflik pada masa depan. Seperlima lebih dari mereka yang berpendapat demikian mengatakan, hal itu akan terjadi "dalam beberapa tahun mendatang". Sementara itu, hanya 29 persen warga Jepang yang berpikir akan adanya konfrontasi militer dengan Tiongkok.

Jajak pendapat itu muncul menjelang ulang tahun kedua, pada Kamis besok, keputusan Jepang untuk menasionalisasi kepulauan yang disengketakan di Laut Tiongkok Timur yang menjadi fokus ketegangan di antara dua raksasa Asia itu.

Seperti menegaskan sengketa lama terkait kontrol Tokyo atas Kepulauan Senkaku, empat kapal penjaga pantai Tiongkok berlayar ke wilayah perairan kepulauan itu pada Rabu pagi. Tiongkok menganggap kepulauan itu sebagai wilayahnya dan menyebutnya dengan nama Kepulauan Diaoyu.

Survei tersebut dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dari Jepang, Genron, dan China Daily, harian yang dikelola Pemerintah Tiongkok, pada Juli dan Agustus lalu.

Survei itu menanyai 1.000 warga Jepang berusia 18 tahun atau lebih, dan 1.539 warga Tiongkok dengan rentang usia yang sama di lima kota, yaitu Beijing, Shanghai, Chengdu, Shenyang, dan Xian.

Dalam jajak pendapat tahunan yang dimulai pada 2005, sebanyak 93 persen responden Jepang mengatakan, kesan mereka tentang Tiongkok adalah "tidak baik." Angka itu memburuk dari 90,1 persen pada tahun lalu dan merupakan angka tertinggi sejak survei itu digelar.

Sementara itu, persentase warga Tiongkok yang memiliki kesan tidak baik terhadap Jepang tercatat sebesar 86,8 persen. Angka itu membaik karena level tahun lalu sebesar 92,8 persen.

"Alasan paling umum dari kesan tidak baik terhadap Tiongkok di masyarakat Jepang terkait dengan 'tindakan Tiongkok yang tidak sesuai dengan aturan internasional', yaitu sebesar 55,1 persen," kata Genron dan China Daily dalam sebuah pernyataan bersama.

Alasan berikutnya adalah "tindakan Tiongkok dalam mengamankan sumber daya, energi, dan makanan sehingga terlihat egois", yaitu sebesar 52,8 persen. Alasan ketiga yang disampaikan adalah "mengecam Jepang terkait masalah sejarah" sebesar 52,2 persen, sementara "konfrontasi berkelanjutan atas Kepulauan Senkaku" menjadi alasan keempat, yaitu 50,4 persen.

"Di sisi lain, 'Kepulaan Diaoyu/Senkaku' (64,0 persen) dan 'pemahaman sejarah' (59,6 persen) menjadi dua alasan menonjol dari kesan tidak baik tentang Jepang di kalangan masyarakat Tiongkok," demikian menurut laporan itu.

Meskipun ada hubungan perdagangan besar dan ekonomi yang sangat terjalin, hubungan antara Tokyo dan Beijing telah mengalami sejumlah periode kemunduran selama beberapa dekade terakhir. Namun, hubungan telah sangat buruk sejak akhir tahun 2012 ketika Jepang menasionalisasi Senkaku, sebuah langkah yang dikatakan merupakan perubahan administratif belaka. Namun, Tiongkok mengatakan bahwa itu merupakan sebuah provokasi.

Beijing secara teratur menegaskan, Jepang belum cukup menebus masa lalu imperialisnya, serta mencerca Perdana Menteri Shinzo Abe yang nasionalis karena pemahaman sejarah yang salah.

Sebaliknya, Tokyo menuduh Beijing berkutat pada masa lalu karena alasan politik dalam negeri dan mengatakan bahwa, dalam tujuh dekade sejak Perang Dunia II, pihaknya telah meminta maaf berulang kali dan memilih jalan damai.

Dalam sebuah editorial, harian China Daily menggambarkan jajak pendapat itu sebagai sesuatu yang "mengkhawatirkan" dan menyerukan kepada para pemimpin di kedua negara bahwa "temuan ini harus menjadi perhatian".

"Ada kebutuhan bagi pertemuan di antara pemimpin kedua negara demi membalikkan hubungan yang memburuk," kata surat kabar itu. "Namun, bola kini berada di pengadilan Jepang," tambah harian tersebut. "Terkait tindakan terkini yang dilakukan, Abe perlu menunjukkan kepada para pemimpin Tiongkok bahwa dia tulus ingin memperbaiki hubungan."