Kamboja Larang Protes Oposisi

PHNOM PENH, KOMPAS.com - Gubernur Phnom Penh Pa Socheatvong, Sabtu (4/1/2014), melarang partai oposisi utama di negeri itu menggelar protes di ibu kota Kamboja tersebut, dengan alasan keamanan.

"Guna menjamin keamanan sosial dan ketenangan masyarakat, Kota Praja Phnom Penh memutuskan untuk tidak mengizinkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) terus melakukan demonstrasi di jalan di kota ini dari 4 Januari seterusnya sampai situasi keamanan telah kembali normal," kata Pa Socheatvong di dalam surat kepada Presiden CNRP Sam Rainsy.

Ia menyatakan dalam beberapa hari belakangan, berbagai kegiatan telah mengarah kepada kerusuhan telah merenggut nyawa dan mengakibatkan kerusakan besar harta negara dan rakyat.

"Kegiatan rusuh ini telah sangat mempengaruhi keselamatan dan ketenangan masyarakat serta keamanan sosial," katanya.

Pasukan keamanan telah dikerahkan ke Taman Kebebasan pada Sabtu pagi (28/12/2013) untuk membubarkan pemrotes dari kubu oposisi. Akibatnya ialah semua pemrotes diusir dari taman itu.

Tokoh oposisi Sam Rainsy telah melancarkan babak baru proses anti-pemerintah setiap hari sejak 15 Desember dan telah memimpin ribuan pendukungnya untuk turun ke jalan di Ibu Kota Kamboja, Phnom Penh, untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Hun Sen dan pemungutan suara ulang.

Terlebih lagi, sejak 25 Desember, Sam Rainsy -bersama dengan rekan-rekannya, telah meminta ribuan pekerja garmen agar bergabung dalam protes anti-pemerintah dengan janji akan menaikkan gaji minimum mereka dua kali lipat jadi 160 dolar AS jika partainya memangku jabatan.

Larangan terhadap protes oposisi tersebut dikeluarkan setelah bentrokan mematikan antara polisi anti-huru-hara dan ratusan pekerja pakaian jadi yang mogok. Mereka menghalangi jalan di pinggiran Phnom Penh pada Jumat.

Bentrokan itu menewaskan empat pemrotes dan melukai 26 orang lagi, sementara 11 orang ditangkap.

Sektor garmen, penghasil devisa terbesar di kerajaan tersebut, menghasilkan lima miliar dolar AS dalam 11 bulan 2013. Sektor itu terdiri atas 900 pabrik pakaian jadi dan sepatu yang mempkerjakan tak kurang dari 600.000 orang.

Negara tersebut menutup semua pabrik itu sejak Rabu pekan lalu (25/12), setelah enam serikat pekerja pro-oposisi dan partai oposisi memimpin ribuan pekerja untuk melancarkan pemogokan guna menuntut pemerintah menaikkan gaji minimum bulanan mereka di sektor garmen jadi 160 dolar dari 80 dolar saat ini.

Pertikaian politik antara partai Hun Sen, yang berkuasa, dan partai oposisi pimpinan Sam Rainsy telah berlangsung terus sejak pemilihan umum yang jadi sengketa pada Juli.

Hasil pemungutan suara pada Juli memperlihatkan partai Hun Sen meraih mayoritas suara, dengan menguasai 68 kursi di parlemen sedangkan partai oposisi meraih 55 kursi. Namun oposisi menolak untuk menerima hasil itu, dengan alasan penyimpangan serius dan sejak itu telah memboikot parlemen.