Jaksa Agung dan Menteri Pertanian Australia Dituduh Korupsi

Menyusul terungkapnya isu ini pekan lalu, Jaksa Agung Australia ini kemudian menulis surat ke Departemen Keuangan disertai selembar cek senilai uang yang ia gunakan. Dalam surat itu Brandis menyebutkan ia bersedia mengembalikan uang tersebut demi menepis segala kesimpangsiuran seputar isu ini.

Sementara Menteri Pertanian Barnaby Joyce juga menyatakan telah menyurati Depkeu untuk mengoreksi kesalahannya. Surat yang ia kirim itu juga dilampiri cek senilai 650 dollar untuk membayar uang rakyat yang secara keliru ia pergunakan sebelumnya.

Menteri Joyce adalah menteri yang sebelumnya menyatakan menolak rencana Indonesia membeli perusahaan peternakan di Australia.

Jaksa Agung bayangan dari Partai Buruh yang beroposisi, Mark Dreyfus, menuding Brandis tidak layak ditugaskan untuk menerbitkan code of conduct baru bagi anggota kabinet. Ia meminta PM Abbott untuk menunjuk anggota kabinet lainnya melakukan tugas tersebut.

"Senator Brandis bertahun-tahun lamanya berada di pihak oposisi, selalu menuntut pengetatan biaya perjalanan dinas, dan tidak ragu untuk mendesak kepolisian menyelidiki apa yang ia bayangkan sebagai penyelewengan," kata Mark Dreyfus.

"Senator Brandis menuntut orang lain berperilaku memenuhi standar, namun ia sendiri tidak menerapkan standar itu bagi dirinya," sindir Dreyfus.

Menurut pedoman Depkeu Australia, biaya perjalanan dinas seperti "bertemu dengan pejabat pemerintah dan badan-badan pemerintah lainnya" atau "menghadiri acara sejalan dengan tugasnya" dibenarkan untuk mengklaim biaya perjalanan.  Namun, dalam pedoman itu tidak disebutkan "bertemu dengan jurnalis atau pekerja media lainnya".