Penasihat utama Obama, Rabu, kembali melakukan pendekatan ke kantor Partai Republik, dalam upaya mendapatkan dukungan dari DPR. Persetujuan panel senat didapat dengan 10-7 mendukung resolusi dan 1 suara menyatakan "hadir". Keputusan panel senat ini adalah dukungan pertama untuk Amerika kembali terlibat perang setelah dukungan serupa diberikan kepada Presiden George W Bush untuk menginvansi Irak pada Oktober 2002.
Langkah pertama menuju Suriah
Pemungutan suara panel senat sempat tertunda karena senator Partai Republik John McCain mengatakan, dia tak mendukung pengerahan pasukan tempur. Dia menyatakan lebih condong pada penggunaan rudal jarak jauh dan tindakan terbatas lainnya sebagai "hukuman" untuk rezim Assad. Namun, pada akhirnya McCain menjadi salah satu senator dari Partai Republik yang menyatakan mendukung resolusi, bersama 2 senator lain Partai Demokrat.
Setelah mengantongi persetujuan panel senat yang diperkirakan akan melempengkan jalan mendapatkan dukungan dari sidang penuh senat, pemerintahan Obama masih perlu "bekerja keras" membujuk parlemen (House of Representative) untuk mendapatkan dukungan yang sama. Dukungan dua "kamar" di sistem perwakilan Amerika ini merupakan prasyarat sebelum pemungutan suara di Kongres.
Pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan DPR, antara lain ditempuh dengan menggelar dengar pendapat publik oleh tiga pejabat utama Gedung Putih, Rabu. Mereka adalah Menteri Luar Negeri John Kerry, Menteri Pertahanan Chuck Hagel, dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Martin Dempsey.
Garis merah
Selama dengar pendapat publik dengan tiga pejabat Gedung Putih, para pengunjuk rasa anti-perang mengikuti kegiatan itu dengan posisi duduk dan mengangkat tangan mereka yang dicat merah. Sementara para pendukung rencana militer Obama pun meminta pemerintahnya membuat pemaparan yang lebih rinci untuk "menjual" rencananya ke publik Amerika yang skeptis setelah perang terakhir mereka di Irak dan Afganistan, satu dekade lalu.
Dari luar negeri, hanya Perancis yang tetap bersikukuh mendukung aksi militer bersama Amerika Serikat ke Suriah. Sekjen PBB Ban Ki-moon memperingatkan bahwa setiap serangan militer sebagai "hukuman" ke rezim Assad adalah ilegal tanpa ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Namun, mekanisme di Dewan Keamanan PBB dipastikan bakal dijegal Rusia yang adalah sekutu utama Suriah.