Presiden Duterte Perintahkan Tentara Buru Pengedar Narkoba

MANILA, KOMPAS.com - Beberapa hari lalu Presiden Filipina Rodrigo Duterte memutuskan menghentikan sementara perang melawan narkoba yang dikobarkannya.

Alasan Duterte, kepolisian negeri itu diketahui masih korup dan butuh waktu untuk membersihkan lembaga tersebut.

Namun, pada Kamis (2/2/2017), Duterte mencanangkan akan melanjutkan perang melawan narkoba dan akan membunuh lebih banyak pengedar narkoba.

Caranya, dia akan mengerahkan tentara untuk memburu para bandar, pengedar, dan pecandu narkotika.

"Saya akan melibatkan angkatan bersenjata Filipina dan menjadikan masalah narkoba sebagai ancaman keamanan nasional. Jadi saya akan minta tentara untuk membantu," kata Duterte dalam pidatonya.

Kepolisian Filipina menangguhkan perang melawan narkoba sampai personel kepolisian yang "korup" di negara itu telah dibersihkan.

Sebelumnya, kepala Kepolisian Filipina, Ronald dela Rosa menegaskan, kesatuan antinarkoba akan dibubarkan.

Langkah itu ditempuh setelah Dela Rosa menerima perintah Presiden Rodrigo Duterte untuk membersihkan organisasi itu terlebih dahulu.

"Kami akan membersihkan korps kami … lalu mungkin setelah itu, kami bisa melanjutkan peperangan terhadap narkoba," kata Dela Rosa kepada wartawan di Manila.

Kebijakan perang melawan narkoba yang dikobarkan Presiden Duterte menuai kritik dari berbagai kelompok pembela hak asasi manusia dan negara-negara Barat, meski di dalam negeri Duterte mendapat sokongan kuat dari rakyat.

Pada awalnya dia berjanji menuntaskan masalah narkoba hingga Desember 2016, tapi setelah tenggat berlalu, dia memperpanjangnya sampai Maret 2017. Kini, keputusan itu kembali diralat.

"Saya akan memperpanjangnya sampai akhir masa jabatan saya … Maret tak lagi berlaku," kata Duterte, yang menjabat hingga 2022.

Senator Leila De Lima, lawan politik Duterte yang terkenal vokal, menilai presiden dan kepala kepolisian seharusnya memberi perintah mengakhiri pembunuhan.

"Pembubaran kesatuan antinarkoba di tubuh kepolisian berarti mereka tahu bahwa rekan-rekan mereka terlibat dalam operasi anti-narkoba ... terlibat dalam kegiatan ilegal di balik kedok perang melawan narkoba," kata De Lima kepada stasiun televisi ANC.

Berdasarkan data pemerintah Filipina, lebih dari 7.000 orang tewas sejak peperangan terhadap narkoba dan pengedarnya dimulai sejak Duterte menyandang jabatan presiden.